Dedy Gunawan
Subdit Bimbingan Teknik Jalan Daerah , Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

TRANSFORMASI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH(STUDI KASUS: PILOT PROJECT PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT & MAINTENANCE DI NUSA TENGGARA BARAT) Agita Widjajanto; Dedy Gunawan; Muh. Mirza Ariestantiyo
Simposium II UNIID 2017 Vol 2 (2017)
Publisher : Simposium II UNIID 2017

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.371 KB)

Abstract

Pada tahun 2016 kemantapan jalan provinsi hanya sebesar 69,81% dan jalan kabupaten/kota hanya sebesar 58,85%. Angka tersebut masih jauh dari target 2019, yaitu 75% untuk jalan provinsi dan 65% untuk jalan kabupaten/kota. Paper ini mendeskripsikan tentang Pilot Project Provincial Road Improvement & Maintenance (PRIM) di Nusa Tenggara Barat. Kementerian PUPR bekerja sama dengan Pemerintah Australia yaitu dalam bentuk bantuan hibah dan juga pengawasan secara teknis. Melalui Pilot Project ini Kementerian PUPR bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, kualitas, dan nilai ekonomi yang sepadan (value for money) untuk pemeliharaan jalan provinsi. Pendekatan yang digunakan selama program PRIM berjalan adalah dengan memberikan insentif kepada pemerintah daerah terhadap tata kelola dan hasil pemeliharaan jalan lebih baik, memperkuat prosedur pemerintah yang ada, serta menerapkan verifikasi yang ketat. Selain itu juga melalui program PRIM, Kementerian PUPR berusaha untuk menerapkan pola pikir baru kepada penyelenggara jalan, yaitu penyelenggara jalan harus lebih mengutamakan pekerjaan pemeliharaan rutin dan Backlog-Minor Works (BMW) dibandingkan dengan pemeliharaan periodik, rehabilitasi, dan pembangunan jalan baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, wawancara kepada instansi terkait, dan kunjungan ke lapangan. Dari hasil lapangan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Program PRIM dapat meningkatkan kualitas kemantapan jalan dari 61,8% menjadi 72,1% dan juga memberikan suatu pola pikir yang baik tentang penyelenggaraan jalan kepada pemerintah daerah.