<![CDATA[ABSTRAK Skrispsi ini membahas bagaimana efektifitas pengaturan investasi usaha jasa pertambangan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Selain itu, menbahas mengenai akibat hukum dari kewajibanpemegang IUP atau IUPK untuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal/atau nasional. Serta akibat hukum dari kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk melaksanakan sendiri kegiatan penambangan dan pengolahan pemurnian. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan usaha jasa pertambangan batubara dilaksanakan berdasarkan pasal 124 UU Minerba yaitu dengan mewajibkan pemegang IUP atau IUPK mengutamakan menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional, serta mewajibkan pemegang IUP dan IUPK melaksanakankegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri. Akibat hukum dari ketentuan pemegang IUP atau IUPK mengutamakan menggunakan perusahaan jasa lokal dan/nasional menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap perusahaan jasa pertambangan lokal dan perusahaan jasa pertambangan asing, dan hal ini melanggar prinsip national treatment yang diakui dalam perjanjian perdagangan internasional. Adapun akibat hukum kewajiban pemegang IUP atau IUPK melaksankan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri menyebabkan pemegang IUP atau IUPK wajib mengakhiri atau tidak memperpanjang perjanjian kerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan dan hal ini berpotensi menimbulkan gugatan hukum. Hasil penelitian ini secara umum menyarankan agar kegiatan usaha jasa pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan didukung dengan regulasi yang lebih jelas tentang pengaturan perusahaan jasa pertambangan asing. Kata Kunci : Pertambangan Batubara, Investasi, Pemegang IUP atau IUPK dan Perusahaan Jasa Pertambangan Batubara.]]>
