<![CDATA[ABSTRAK Dari hasil observasi awal, penulis menemukan beberapa fakta ironi bahwa dari semua kasus meninggalnya anak-anak di bekas lubang tambang yang tidak direklamsi di Provinsi Kalimantan Timur tidak satupun kasus yang berlanjut sampai pada proses penyidikan dan penyelidikan, dan lebih celakanya lagi dari beberapa kasus meninggalnya anak di lubang bekas tambang terjadi pada kepemilikan dari perusahaan yang sama, terulang-ulangnya kejadian tersebut mengindikasikan adanya kelalaian dari pihak pemanggku kebijakan yang mempunyai fungsi pengawasan dalam kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur. Merefleksikan permasalahan tersebut penulis terdorong untuk melakukan pembelajaran lebih dalam untuk melihat bagaimana praktik-praktik pertambangan yang selama ini dijalankan di Provinsi Kalimantan Timur baik dari sisi pelaku pengusaha pertambangan sendiri maupun dari sisi pemerintahan, yang pada praktiknya cenderung berdampak buruk di lingkungan masyarakat. Penulisan ini dibuat untuk mengetahui jawaban atas beberapa pokok permasalahan seperti sejauhmana pengaturan hukum bagi perusahaan batubara terhadap bekas galian tambang batubara, bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan pertambangan batubara apabila lubang bekas tambang memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana penulis ingin melihat hukum dalam artian nyata dan bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat, terlebih penelitian ini akan mengambil fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Sementara itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu data primer dan data sekunder.Kata Kunci :tambang, reklamasi,bekas lubang tambang, pengawasan]]>
