Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS Notary Journal
LYDIA FRANSISCA
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN SAHAM ASING PADA SEKTOR PERBANKAN DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN BANK INDONESIA No.14/8/PBI/2012 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM (STUDI PADA AKUISISI BANK DBS TERHADAP BANK DANAMON) FRANSISCA, LYDIA
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5896

Abstract

Bank merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya di Indonesia. Selama ini aturan kepemilikan saham bank di Indonesia sangat liberal. Terlihat dari PEPRES No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum yang sejalan dengan PBI No. 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum (Das Sollen), dimana asing boleh memiliki saham bank hingga 99%. Pada perkembangannya, muncul perdebatan sejak 13 Juli 2012, ketika BI menerbitkan PBI No.14/8/PBI/2012 untuk membatasi kepemilikan saham mayoritas pada sektor perbankan (Das Sein). Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pokok tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis struktur kepemilikan saham asing pada industri perbankan nasional ditinjau dari hukum perbankan di Indonesia dan mengetahui akibat hukum akuisisi bank DBS terhadap bank Danamon ditinjau dari PBI No.14/8/PBI/2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskritif analitis. Teknik pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder. Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan penjelasan bahwa telah terjadi disharmonisasi antara PEPRES No.29 Tahun 1999, PBI No.11/1/PBI/2009, PBI No.13/27/PBI/2011, dan PBI No.14/8/PBI/2011, dalam hal presentasi kepemilikan saham asing. Disharmonisasi menghambat akuisisi Bank DBS terhadap Bank Danamon, karena syarat utama Bank Indonesia dipengaruhi oleh perolehan tingkat kesehatan. Selama hal tersebut tidak terselesaikan maka terjadi ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan saham asing serta rencana akuisisi antara Bank DBS dengan Bank Danamon tidak dapat terlaksana. Saran yang diberikan adalah agar pemerintah dan Bank Indonesia melakukan beberapa tindakan demi kepastian hukum, yaitu pencabutan PEPRES No.29 Tahun 1999; dan pencabutan Pasal 6 ayat (2) pada PBI No.11/1/PBI/2009 jo. PBI No.13/27/PBI/2011 dengan menetapkan PBI baru yang secara tegas mencabut ketentuan pada PBI No.11/1/PBI/2009 jo. PBI No.13/27/PBI/2011 dengan berlakunya PBI No.14/8/PBI/2012
Independensi dan Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas dalam Bidang Perbankan di Indonesia Fransisca, Lydia
Notary Journal Vol. 4 No. 2 (2024): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v4i2.8730

Abstract

Since the enactment of Law FSA, national political law began to introduce a new paradigm in applying the model of monitoring the financial services sector in Indonesia by presenting the FSA as the unification of regulation and supervision that is independent, whereas previously the authority referred implemented by the Ministry of Finance, Bank Indonesia and Bapepam-LK. Along with the development, the application of the independence and effectiveness of the FSA considered impossible to implement because there are regulations governing the involvement of the government and Bank Indonesia in the Board of Commissioners FSA, unclear division of authority between Bank Indonesia and the FSA potential conflict of interest, up to the debate about the source of funding the FSA from the state budget and/or levies financial services sector. Based on this, the study is intended to assess the independence and effectiveness of the FSA, to find a solution on the concept of supervision applicable for adaptation in Indonesia. This study is a normative legal research with descriptive type. The approach used problem is a normative approach. The results of the studies in this research show that the FSA assessed through multiple indicator is an independent institution and to support thegovernment's political will for the creation of optimal financial services sector, harmonization number of rules as a consequence of the existence of the FSA for the creation of legal certainty. In addition, there is an alternative concept of supervision in accordance with the characteristics of the Indonesian economy, namely, the concept of twin peaks supervision. Bahasa Indonesia Abstract: Sejak berlakunya UU OJK, politik hukum nasional mulai mengintrodusir paradigma baru dalam menerapkan model pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dengan menghadirkan OJK sebagai unifikasi pengaturan dan pengawasan yang bersifat independen, di mana sebelumnya kewenangan dimaksud dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Bapepam-LK. Seiring perkembangan, penerapan independensi dan efektivitas OJK dianggap mustahil untuk dilaksanakan karena terdapat ketentuan yang mengatur keterlibatan pemerintah dan Bank Indonesia dalam Dewan Komisioner OJK, tidak jelasnya pembagian kewenangan antara Bank Indonesia dengan OJK yang berpotensi conflict of interest, hingga perdebatan mengenai sumber pendanaan OJK dari APBN dan/atau pungutan sektor jasa keuangan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji independensi serta efektivitas OJK, hingga menemukan solusi mengenai konsep pengawasan yang aplikatif untuk diadaptasi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa OJK dinilai melalui beberapa indikator merupakan lembaga yang independen dan untuk mendukung political will pemerintah akan terciptanya sektor jasa keuangan yang optimal, diperlukan harmonisasi sejumlah aturan sebagai konsekuensi atas eksistensi OJK demi terciptanya kepastian hukum. Selain itu, terdapat konsep alternatif pengawasan yang sesuai dengan karakteristik perekonomian Indonesia yaitu, konsep pengawasan twin peaks.
Peran Dewan Kehormatan dalam Perspektif Pembinaan dan Pengawasan Notaris Fransisca, Lydia
Notary Journal Vol. 5 No. 2 (2025): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v5i2.9704

Abstract

Notary is a professional in the legal field playing an important role in creating legal certainty and assisting the public in various civil legal matters. In carrying out their duties, notary must adhere strictly to the notary's code of ethics, which constitutes all its moral principles. In practice, notaries are supervised by an honorary council. This supervision is very necessary so that notaries do not ignore the nobility and dignity of their profession. The code of ethics is not just a set of rules or guidelines for behavior, but reflects the essence of the integrity and responsibility of a notary as a professional. Therefore, it is important for notaries to understand and adhere to their code of ethics seriously. This research aims to determine the role of the Honorary Council in supervising and enforcing the notary’s code of ethics, as well as its role in enforcing ethics. This study is a normative legal research with descriptive research type. The approach used is normative approach. Based on the results of this research, it is known that the Code of Ethics is a guideline that not only sets standards of behavior, but also maintains the integrity, honesty, and professionalism of notaries. Then, to prevent ethical violations, the Honorary Council needs to improve supervision, education and training for notaries, transparency, accountability and coordination between ethical institutions in this case the Honorary Council and the Notary Supervisory Board to realize dignified notaries. Bahasa Indonesia Abstract: Notaris adalah seorang profesional di bidang hukum yang berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum dan membantu masyarakat dalam berbagai urusan hukum keperdataan. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada kode etik Notaris yang merupakan seluruh kaedah moralnya. Dalam praktiknya Notaris diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan ini sangat diperlukan agar Notaris tidak mengabaikan keluhuran dan martabat profesinya. Kode etik bukan hanya sekadar seperangkat aturan atau pedoman perilaku, tetapi mencerminkan esensi dari integritas dan tanggung jawab notaris sebagai seorang profesional. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk memahami dan mematuhi kode etik mereka dengan sungguh-sungguh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dewan Kehormatan dalam mengawasi dan menegakkan kode etik notaris, serta perannya dalam penegakkan etik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Kode Etik merupakan pedoman yang tidak hanya menetapkan standar perilaku, tetapi juga menjaga integritas, kejujuran, dan profesionalisme notaris. Kemudian, untuk mencegah pelanggaran etik, Dewan Kehormatan perlu meningkatkan pengawasan, pendidikan dan pelatihan bagi notaris, transparansi, akuntabilitas dan koordinasi antara lembaga etik dalam hal ini Dewan Kehormatan dengan Majelis Pengawas Notaris untuk mewujudkan notaris bermartabat.
Co-Authors