<![CDATA[ABSTRACTThe national social security system in Indonesia has undergone various changes until Law No.24 / 2011. Law No. 24 of 2011 article 4 point (g) and article 14 has given BPJS special right to employment in performing its role, thus indicating that there has been a monopoly act undertaken by BPJS Employment of insurance products on the labor market in Indonesia. This study aims to analyze the review of Islamic law against the implementation of the social security system of labor in Indonesia, which further developed into, analysis of Islamic law review of policy, the process of fund management premium, and the concept of investment in premium funds. This study uses normative legal research methods, namely a process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines, in order to answer the legal issues faced. This study uses two types of data sources: secondary data obtained from government documents, books, printed and electronic mass media and tertiary data derived from legal dictionaries, encyclopedias, bibliographies, and various publications containing the legal index. The results of this study indicate that the functions and wawenang owned BPJS Employment in Law No.24 of 2011 Article 10, Article 9, and Article 11 are still not in accordance with the agreement wakalah bil ujrah. Employment BPJS does not possess any special rules stipulating that the use of surplus underwriting of tabarru 'funds requires prior agreement with the participant, or the regulations indicating that the underwriting deficit is incurred, the obligation of the insurance company to be addressed in the form of qardh. In addition, the Employment BPJS does not have the same rules as the mudharabah musytarakah agreement in the terms of the share of investment returns. However, the management and inclusion of funds in investments made by BPJS Employment, has the same concept as mudharabah musytarakah, in which the insurance company as mudharib includes capital or funds in the investment with the participants.Keywords : SJSN, BPJS Employment, Takaful Al-Ijtima'i.Correspondence to : surya.messages@yahoo.com ABSTRAK Sistem jaminan sosial nasional di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan hingga UU No.24/2011. UU No.24 tahun 2011 pasal 4 poin (g) dan pasal 14 telah memberikan hak khusus bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan perannya, sehingga menunjukkan telah terjadi tindakan monopoli yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap produk asuransi pada pasar tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penyelenggaraan sistem jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia, yang dikembangkan lebih lanjut menjadi, analisis tinjauan hukum Islam terhadap polis, proses pengelolaan dana premi, serta konsep investasi pada dana premi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini, menggunakan dua jenis sumber data yaitu data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah, buku, media masa baik cetak maupun elektronik dan data tersier diambil dari kamus-kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, serta berbagai terbitan yang memuat indeks hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi dan wawenang yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan dalam UU No.24 tahun 2011 pasal 10, pasal 9, dan pasal 11 masih belum sesuai dengan akad wakalah bil ujrah. BPJS Ketenagakerjaan tidak memliki aturan khusus yang menyebutkan bahwa penggunaan surplus underwriting atas dana tabarru’ memerlukan kesepakatan terlebih dahulu dengan peserta, ataupun peraturan yang menunujukkan bahwa defisit underwriting yang terjadi, menjadi kewajiban perusahaan asuransi untuk ditanggulangi dalam bentuk qardh. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki aturan yang sama dengan Akad mudharabah musytarakah dalam ketentuan pembagian hasil investasi. Namun, pengelolaan dan penyertaan dana dalam investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, memiliki konsep yang sama dengan akad mudharabah musytarakah, dimana perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama peserta.Kata Kunci : SJSN, BPJS Ketenagakerjaan, Takaful Al-Ijtima’i.Korespondensi : surya.messages@yahoo.com]]>
