Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sulesana
Syamsuddin Radjab
Unknown Affiliation
Religion

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Negara Hukum Demokratis: Konstitusionalisme, Rule of Law dan HAM Syamsuddin Radjab
Sulesana Vol 8 No 2 (2013)
Publisher : Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/.v8i2.1282

Abstract

Pembaruan hukum Islam dipandang sebagai suatu keharusan yang harus diwujudkan karena persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat juga sangat kompleks. Perlu digaris bawahi bahwa pembaruan hukum Islam yang meliputi segala bentuk muamalah diizinkan oleh syariat Islam, sepanjang tidak kontra produktif dengan jiwa dan roh hukum Islam itu sendiri. Pendapat para ulama terdahulu yang dianggap tidak sesuai lagi keadaan zaman sehingga mereka melakukan ijtihad dalam rangka menemukan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi di masa sekarang.  Hukum Islam dalam bidang muamalah hanya mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip pokoknya secara umum, sedangkan perinciannya diserahkan kepada manusia untuk memikirkannya, dengan catatan tetap berangkat dari prinsip dasar yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa jiwa dan prinsip hukum Islam bersifat konstan, permanen, stabil dan tidak berubah sepanjang masa. Akan tetapi, terhadap peristiwa hukum, teknis dan cabang-cabangnya, dapat mengalami perubahan atau pembaruan sesuai dengan tuntutan zaman. Hal itu dikarenakan ayat-ayat dalam Alquran banyak bersifat zanniy, sehingga sangat besar peluang Ulama untuk melakukan ijtihad untuk menemukan hukum baru dalam Islam.
Interdependensi Kekuasaan Politik dan Hukum dalam Tatanan Negara Demokrasi Syamsuddin Radjab
Sulesana Vol 6 No 1 (2011)
Publisher : Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/.v6i1.1392

Abstract

Lahirnya Forum Demokrasi (Fordem) yang dimotori Gus Dur –sebelum jadi presiden- kelompok petisi 50 yang terdiri dari para tokoh kritis baik dari kalangan militer maupun sipil, pendirian YLBHI, PBHI dan Elsam untuk memberikan perlindungan dan pembelaan hukum bagi masyarakat bawah yang diperlakukan secara kejam oleh penguasa Orde Baru dan lembaga-lembaga lain sebagai bentuk partiisipasi masyarakat dalam mendorong tercapainya negara demokratis. Sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia dengan sistem politik yang otoriter (ORLA dan ORBA) telah menafikan kaedah-kaedah demokrasi seperti yang telah dikemukakan di atas, akibatnya pada titik kejenuhan masyarakat klimaks telah menumbangkan kedua rezim tersebut dengan cara-cara yang radikal sekalipun kedua-duanya mengaku telah menjalankan pemerintahan dengan sistem demokrasi. Sejak demokrasi liberal, demokrasi terpimpin hingga demokrasi Pancasila, telah membawa malapetaka bagi bangsa dan negara Indonesia. KeywordsInterdependensi Kekuasaan, Politik, Hukum dan Tatanan Negara Demokrasi
Co-Authors