I Nyoman Gatrawan
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGATURAN MENGENAI PRAMUWISATA ASING DI BALI Putu Gede Darma Yasa; I Nyoman Gatrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.14 KB)

Abstract

The tour guide is an attempt to provide and coordinate energy tour guides to meet the needs of tourists and the needs of tour operator. The increasing visits of foreign tourists to Bali is not coupled an increasing number of foreign-controlled language tour guide. This condition is exploited foreign tourists to be a tour guide for other travelers. The problem has occur is whether foreign nationals can become a tour guide in Bali. This paper used empirical legal research methods. The conclusions obtained are regulation local of Bali province No. 8 of 2005 about the tour guide and local regulation of Bali No. 1 in 2010 about Travel Services Business was the basis regulation which is prohibiting foreign nationals into a tour guide in Bali. Second, the legal sanctions that may be applied, namely in the form of criminal confinement of not longer than 6 (six) months or a maximum fine of Rp. 10,000,000 (ten million rupiah).
PERAN KEPALA DAERAH DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH I Putu Eka Sanjaya; I Nyoman Gatrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (34.846 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang peran kepala daerah dalam peningkatankemampuan keuangan daerah. Permasalahannya bahwa Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah belum mengatur secara jelastentang peran kepala daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerahTulisan ini bertujuan untuk Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentangperan kepala daerah dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah. Penulisan ini,menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan peraturanperundang-undangan (The statute approach). Tulisan ini menghasilkan penelitianbahwa Peran kepala daerah dalam hal keuangan daerah dimana kepala daerah sebagaipemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam meningkatkan kemampuankeuangan daerah mulai dari kewenangan pemberian persetujuan dan perizinanpelaksanaan penanaman modal untuk permohonan penanaman modal dalam rangkapenanaman modal dalam negeri, menerbitkan peraturan daerah dalam rangkakemudahan investasi diderahnya, penarikan pajak dan retribusi daerah, pinjamandaerah, kekayaan yang dipisahkan, dan mengeluarkan keputusan kepala daerah yangdapat mendukung terciptanya sistem yang mampu meningkatkan keuangan daerah, sertamengawasi berjalannya roda pemerintahan dalam hal keuangan daerah dimana kepaladaerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DALAM MENGKAJI “PERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI” Di INDONESIA I Gede Angga Pratama; I Nyoman Gatrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.128 KB)

Abstract

Rape case usually is identiced with rape of women. Where as in the reality the rape is not only happened to women, actually men also experienced the same thing. Rape of men also included in penal act which breaks decency. But in our Criminal Code is meant as a situation which only happens to a woman only, it is seen in Article 285 Criminal Code of Indonesia. From this background is taken problem, How does the criminology perspective in studying rape of men in Indonesia. The writing method that used is normative juridical method by using law approach. The result of this study concludes that needed an expands to define the rape from Article 285 Criminal code that is not only rule about rape of women but also rape of men.