Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumanitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi Scientia Regendi Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum)
Abdul Muis BJ
Universitas Langlangbuana
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Sosiohumanitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora

 1 
PELAKSANAAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Abdul Muis BJ
SOSIOHUMANITAS Vol 21 No 1 (2019): Maret 2019
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36555/sosiohumanitas.v21i1.996

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang penyitaan harta kekayaan dari pelaku tindak pidana korupsi menurut perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pengembalian kerugiankeuangan negara akibat tindak pidana korupsi sangatlah penting karena akan berdampak pada timbulnya krisis di beberapa bidang lainnya, oleh karena itu kerugian keuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelakukorupsi. Keberadaan ketentuan Undang-undang Pemberantasan Korupsi yang telah ada dan yang akan diberlakukan dikemudian hari hendaknya memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi penegak hukum.Pengembalian aset tindak pidana korupsi dapat terdiri dari benda tetap maupun benda bergerak atau dapat pula berupa uang hasil korupsi baik yang berada di dalam negeri (Indonesia) maupun di luar negeri. Uang Penggantiadalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada terpidana berupa pembayaran sejumlah uang yang disesuaikan dengan kerugian negara yang timbul karena perbuatan pidana korupsi. Uang pengganti merupakansuatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi, secara hukum maupun doktrin hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Ada dua hal yang perlu dicermati yaitu upaya jaksa penuntutumum dalam melakukan penyitaan harta kekayaan sebagai uang pengganti dari terpidana tindak pidana korupsi dan pelaksanaan penyitaan harta kekayaan sebagai uang pengganti dari terpidana tindak pidana korupsi tidaksemuanya berjalan lancar.
Co-Authors ari wibowo Lucky Alfian Nurdiansyah MD. Afiq Rakhman Hakim Nasution Rivaldi Fajarhari Ryan Fani