Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Ryan Fani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Upaya Preventif Penanggulangan Penipuan Bisnis Online Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung Ari Wibowo; Abdul Muis BJ; Ryan Fani; MD. Afiq Rakhman Hakim Nasution; Lucky Alfian Nurdiansyah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54099/jpma.v2i2.530

Abstract

Maraknya Kasus penipuan bisnis online dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Wilayah Hukum Polsek Lengkong, Kelurahan Malabar adalah wilayah yang sebagian besar masyarakatnya memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas dan mempunyai tingkat akses yang tinggi terhadap cyber space, sehingga masyarakat tersebut sangat berpotensi dijadikan sasaran kejahatan oleh pelaku tindak pidana penipuan online. Atas dasar hal tersebut maka para pengabdi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum tentang cyber space dan penegakan hukum atas kejahatan penipuan bisnis online sebagai upaya preventif di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kelurahan Malabar Kota Bandung.
RUANG GERAK KEKUASAAN DALAM WADAH DEMOKRASI KONSTITUSIONAL Wibowo, Ari; Ryan Fani; Ferdian Rinaldi; Nenggolan, Steven Endrow
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 23 No 2 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:2:2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v23i2.573

Abstract

Kekuasaan dan demokrasi merupakan dua instrument yang saling berhubungan sebagai sarana untuk menyelenggarakan negara dalam upaya mencapai tujuan negara sebagaimana yang dicita-citakan semua elemen bangsa. Kekuasaan dan demokrasi yang dimaksud ialah dua instrument yang diikat oleh suatu batasan yang diatur dalam konstitusi negara, artinya penting untuk membatasi ruang gerak kekuasaan yang melekat pada penyelenggara negara agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Konsepsi demokrasi menjadi salah satu batasan dalam penyelenggaraan negara, dimana suatu pemerintahan harus dijalankan dalam koridor kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, kendali kekuasaan yang dijalankan oleh suatu pemerintahan pada hakikatnya berada pada tangan rakyat yang diamanahkan kepada setiap pemimpin atau penguasa serta para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis. Perkembangannya yang terjadi saat ini, sebagai contoh di Indonesia, konsepsi demokrasi dengan basis kedaulatan rakyat tidak jarang dilepaskan dari penyelenggaraan negara, kepentingan rakyat yang seharusnya diutamakan terkadang terpinggirkan oleh kepentingan penguasa negara dengan basis kepentingan pribadi atau entitas politiknya, seperti penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum penyelenggara negara atau pemerintah yaitu penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis, momentum pemilihan umum tidak jarang membuat oknum penyelenggara negara memanfaatkan fasilitas yang diberikan negara, menggunakan agenda kerja sebagai sarana mempermudah akses terhadap publik seperti kampanye, dan penggunaan dana pemerintah untuk mendapatkan perhatian publik juga mendulang suara rakyat, selanjutnya korupsi menjadi salah satu yang juga masih menjadi permasalahan, perilaku koruptif dari waktu ke waktu mengalami penambahan dan indeks persepsi korupsi Indonesia menunjukan angka yang cukup memprihatinkan. Permasalahan sebagaimana tersebut di atas yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, lebih lanjut metode penelitian ang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif, dengan luaran yang ditargetkan adalah publikasi ilmiah dan memberikan pengaruh terhadap perkembangan konsep kekuasaan dalam bernegara dengan konsep demokrasi yang berbasis pada konstitusi negara.
Edukasi Bahaya Thrifting Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Sukamulya Paulana Christian Suryamin; Dani Durahman; Riza Zulfikar; Ryan Fani; Andika Pratama; Wahyu Purnama Sari; Ludi Hermawan; Ipa Rosita; Aldina Setiani
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2024): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13770912

Abstract

Thrifting sangat diminati oleh kaum muda khususnya karena pakaian bekas yang diperjual belikan adalah pakaian yang bermerk dan masih berkualitas, sehingga aman di kantong, tetapi dengan banyaknya thrifting ternyata negara beberapa waktu yang lalu melarang peredaran dan penjualan baju thrifting. Masyarakat Kelurahan Sukamulya Kota Bandung khususnya remaja belum mengenal ruang lingkup dari bahaya trifting terhadap kesehatan. Hal tersebut terjadi, salah satunya karena kurangnya informasi yang di dapat baik dalam bentuk penyuluhan maupun sosialisasi, hal ini memunculkan kekhawatiran terjadinya permasahan bahaya trifting terhadap kesehatan. Edukasi bahaya thrifting terhadap kesehatan butuh kepedulian banyak pihak, tidak terkecuali lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan. Universitas Langlangbuana dalam hal ini sudah mengambil perannya dalam upaya edukasi bahaya thrifting terhadap kesehatan. Diantara peran tersebut yang telah dilakukan adalah memberikan edukasi serta pendampingan kepada warga Masyarakat terkait dengan bahaya thrifting terhadap kesehatan. Pemberian edukasi yang dilakukan dengan metode ceramah dan pembagian leaflet ternyata mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya thrifting terhadap kesehatan. Edukasi ini tidak bisa hanya dilakukan sekali saja, namun harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mewujudkan Masyarakat terbebas dari bahaya thrifting terhadap kesehatan.
Kedudukan Yurisprudensi Perkara Pidana di Negara Indonesia dihubungkan dengan Konsep Binding Force Of Precedent Dalam Sistem Common Law Ryan Fani; Ari Wibowo; Ferdian Rinaldi; Acep Muhammad Rizki
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v3i1.211

Abstract

Sistem hukum yang dianut Indonesia adalah civil law system sehingga sumber hukum utamanya yakni Undang – Undang yang kedudukanya lebih tinggi dari yurisprudensi. Namun Faktanya, marak yurisprudensi di Negara Indonesia yang bersifat tetap dan mengikat, bahkan tak sedikit yurisprudensi yang menyampingkan sumber hukum Undang – Undang. Hakikatnya yurisprudensi dalam common law system sangat mengikat dan wajib diikuti oleh hakim – hakim berikutnya (karena sumber hukum utama di common law system adalah yurisprudensi). Seharusnya Indonesia sebagai negara yang menganut sistem civil law menerapkan sumber hukum yurisprudensi bersifat persusasive precedent namun seperti diketahui penerapannya lebih marak yang bersifat tetap dan mengikat. Berdasarkan hasil penelitian, pertama yakni kedudukan yurisprudensi di Negara Indonesia secara teori bersifat persuasive precedent (diakui sebagai sumber hukum namun dalam keadaan - keadaan tertentu saja, seperti pada saat terjadi kekosongan hukum atau dasar hukum yang sudah tidak efektif) karena hakikatnya Indonesia menganut civil law system yang mengutamakan sumber hukum Undang – Undang. hasil penelitian kedua, yakni melihat fakta empiris marak ditemui perkara – perkara pidana yang diputus dengan menyampingkan dasar hukum yang dinilai masih efektif keberlakukannya, sehingga sebetulnya secara sosiologis kedudukan yurisprudensi di Negara Indonesia telah bergeser paradigmanya, yakni yurisprudensi yang dikenal bersifat binding force of precedent seperti dalam sistem common law yang mengikat.
Co-Authors Abdul Muis BJ Acep Muhammad Rizki Aldina Setiani Andika Pratama Ari Wibowo ari wibowo Ari Wibowo Dani Durahman Ipa Rosita Lucky Alfian Nurdiansyah Ludi Hermawan MD. Afiq Rakhman Hakim Nasution Nenggolan, Steven Endrow Paulana Christian Suryamin Rinaldi, Ferdian Riza Zulfikar Wahyu Purnama Sari