Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAGIPAGA DISTRIK KORAGI KABUPATEN JAYAWIJAYA Gombo, Hongko
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i3.19575

Abstract

Alasan mendasar dari dilakukannya penelitian ini adalah BPD di desa Tagipaga  merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi penyalur dan penampung aspirasi masyarakat. Alasan lain adalah BPD selaku mitra kerja Pemerintah Desa memiliki peranan yang sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan Desa yang demokratis. Namun yang menjadi alasan utama sesuai dengan hasil pengamatan awal adalah, kurang optimalnya Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Indikasi dari permasalahan tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa kurang dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa, personil anggota BPD yang dinilai kurang representatif mewakili tokoh-tokoh yang ada di desa Tagipaga hal ini disebabkan oleh seluruh kurangnya pemahaman masyarakat desa Tagipaga tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa sehingga terkesan kurang baik dan kurang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Penyelenggaraan.
HAK WARIS ANAK DILUAR NIKAH DITINJAU MENURUT UU No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Gombo, Hongko
LEX PRIVATUM Vol 2, No 1 (2014): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak sah menempati kedudukan (srata) yang paling tinggi dan paling sempurna di mata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapat status yang terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak alimentasi, hak untuk mendapat penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.  Anak luar kawin ialah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Dikatakan anak luar kawin, oleh karena asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, yang sebagai suami istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka atau oleh mereka terhadap anak adoptifnya.  Dalam hukum waris barat, anak zinah dan anak sumbang, anak luar kawin sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum, karena undang-undang telah menutup kesempatan apapun bagi mereka untuk mendapatkan hak yang lebih dari sekedar mendapatkan nafkah hidup. Pengakuan anak yang telah dilakukan oleh orang tua biologis tidak hanya berakibat pada munculnya hak waris bagi si anak terhadap ayah atau ibunya, namun juga dapat menimbulkan hak waris bagi si ayah atau ibunya terhadap anak tersebut jika si anak lebih dulu meninggal daripada ayah dan ibunya. Kata kunci: Waris, Anak