Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam
Satrio Alif Febriyanto
University of Indonesia
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Menguji Legalitas Pemakzulan Bupati Jember Satrio Alif Febriyanto
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v7i1.1663

Abstract

Pemakzulan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh lembaga perwakilan rakyat baik tingkat daerah maupun nasional merupakan proses pemberhentian secara politik terhadap pihak eksekutif, baik kepala negara maupun kepala daerah. Di Indonesia sendiri, pemakzulan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah merupakan keputusan administrasi negara karena posisinya sebagai lembaga eksekutif di tingkat daerah bersama pemerintah daerah. Sebagai suatu keputusan administrasi negara, pemakzulan Kepala Daerah oleh DPRD harus memenuhi syarat sahnya keputusan selain peraturan perundang-undangan yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pemakzulan Kepala Daerah di Indonesia jarang sekali terjadi. Pemakzulan terbaru yang terjadi adalah Pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember. Tujuan dari Penelitian ini adalah melakukan peninjauan dan analisis terhadap legalitas dari keputusan Pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan peraturan perundang-undangan terkait dengan hak yang dimiliki oleh DPRD. Sedangkan, metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan studi pustaka dengan tema Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD, dan perbandingan mekanisme pemakzulan di negara-negara lain yang bertujuan untuk. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, keputusan pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember merupakan suatu keputusan yang legal. 
Islam dan Rasialisme di Kashmir dalam Kacamata Sejarah Satrio Alif Febriyanto
JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : UIN Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/juspi.v4i2.8426

Abstract

As a border area between India and Pakistan, Kashmir has been a conflict area since those countries became independent from British rule in 1947. With the fact that it is the only province in India with a Muslim majority population, Kashmir has become an anomaly for India, which is the country with the largest Hindu population in the world. This condition certainly makes Muslims living in Kashmir vulnerable to being the target of repression by the Hindu community. The purpose of this study was to determine the causes of racism in Kashmir from a historical perspective. Meanwhile, The historical research method used in this research is juridical research with a secondary historical source written on the theme of Indian history and culture which aims to review and analyze the root causes of conflict between Muslims and Hindu communities based on a historical perspective. Based on the results of research that has been done, the reasons of the conflict between Muslims and the Hindu community in Kashmir is the difference teachings of the two religions and the historical background of the relationship between the two religions since the first time Islam entered India.
Co-Authors