Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Analisis Kebijakan Pertanian Analisis Kebijakan Pertanian
Muhammad Iqbal
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Evaluasi Kebijakan Tujuh Gema Revitalisasi dalam Pembangunan Pertanian nFN Saptana; Muhammad Iqbal; Ahmad Makky Ar-Rozi
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v11n2.2013.107-127

Abstract

Pertanian untuk pembangunan menjadi isu hangat sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dalam tataran impelementasi kebijakan terutama di negara-negara berkembang sering terjadi kebijakan yang salah kelola sehingga pembangunan pertanian tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kementerian Pertanian menetapkan 7 Gema Revitalisasi Pertanian dalam rangka mencapai empat target pembangunan pertanian, yaitu revitalisasi lahan, revitalisasi perbenihan dan perbibitan, revitalisasi sumber daya pertanian, revitalisasi pembiayaan, revitalisasi kelembagaan petani, dan revitalisasi di bidang teknologi dan industri hilir. Kinerja implementasi revitalisasi pertanian meskipun sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik terutama dari peningkatan produksi pangan, namun masih menghadapi permasalahan-permasalahan pokok adalah baik teknis, ekonomi, maupun sosial kelembagaan. Kebijakan revitalisasi pertanian memerlukan penyempurnaan, baik dalam aspek teknis, kelembagaan pengelola, pelaku usaha, dukungan pendanaan, dan aspek sosial budaya, serta ekosistem pertanian. Harus ada konsistensi antara yang diformulasikan dalam rumusan kebijakannya dengan implementasinya di lapangan. Kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam politik pangan, semangat nasionalisme, dan kebijakan yang berpihak kepada petani dan produksi dalam negeri hendaknya mewarnai seluruh kebijakan pembangunan pertanian.
Strategi Penguatan Kinerja Pelayanan Kesehatan Hewan dalam Mendukung Sistem Kesehatan Hewan Nasional Muhammad Iqbal
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v9n1.2011.53-71

Abstract

Undang Undang Nomor 18/2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan mengamanatkan bahwa pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Institusi ini dapat dianggap sebagai ujung tombak strategis yang perlu diperkuat kinerjanya dalam rangka mendukung Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas). Secara mendasar penguatan kinerja Puskeswan dapat dilakukan melalui tiga strategi, yaitu : (1) strategi pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur); (2) strategi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia petugas; dan (3) strategi penyempurnaan ketatalaksanaan organisasi. Implementasi ketiga strategi tersebut perlu dukungan institusionalisasi otoritas veteriner sehingga diharapkan dapat menjadikan Puskeswan sebagai lembaga yang tertata baik, mudah diakses, dan terpercaya dalam pelayanan sistem kesehatan hewan. Akan tetapi institusionalisasi otoritas veteriner harus bersifat mandiri dan bebas dari kepentingan politik.
Kebijakan Pembangunan Pertanian Thailand, India, dan Jepang serta Implikasinya bagi Indonesia Frans B.M. Dabukke; Muhammad Iqbal
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v12n2.2014.87-101

Abstract

Kebijakan merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan dayasaing komoditas pertanian suatu negara. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan pembangunan pertanian di tiga negara yaitu Thailand, India, dan Jepang serta implikasinya bagi Indonesia. Ketiga negara tersebut memiliki kemiripan dalam situasi dan kinerja serta kebijakan pembangunan pertanian yang dapat dijadikan petikan pelajaran untuk mendukung kebijakan pembangunan pertanian Indonesia. Thailand, India, dan Jepang masing-masing mewakili negara ASEAN, negara berpenduduk padat, dan negara maju. Berbagai kebijakan pembangunan pertanian yang diimplementasikan di tiga negara tersebut membawa dampak pada peningkatan persaingan baik secara regional maupun antarnegara yang pada gilirannya dapat mempengaruhi Indonesia. Untuk itu perlu dilaksanakan langkah antisipasi dan upaya mengatasinya melalui beberapa strategi antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian nasional, pengembangan jaringan teknologi, inovasi dan pengetahuan terintegrasi, dan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan pembangunan pertanian. Fokusnya antara lain melalui pengembangan agribisnis, rantai nilai, bio-ekonomi, dan ketahanan pangan.
Kebijakan Pembangunan Pertanian Thailand, India, dan Jepang serta Implikasinya bagi Indonesia Frans B.M. Dabukke; Muhammad Iqbal
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v12n2.2014.87-101

Abstract

Kebijakan merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan dayasaing komoditas pertanian suatu negara. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan pembangunan pertanian di tiga negara yaitu Thailand, India, dan Jepang serta implikasinya bagi Indonesia. Ketiga negara tersebut memiliki kemiripan dalam situasi dan kinerja serta kebijakan pembangunan pertanian yang dapat dijadikan petikan pelajaran untuk mendukung kebijakan pembangunan pertanian Indonesia. Thailand, India, dan Jepang masing-masing mewakili negara ASEAN, negara berpenduduk padat, dan negara maju. Berbagai kebijakan pembangunan pertanian yang diimplementasikan di tiga negara tersebut membawa dampak pada peningkatan persaingan baik secara regional maupun antarnegara yang pada gilirannya dapat mempengaruhi Indonesia. Untuk itu perlu dilaksanakan langkah antisipasi dan upaya mengatasinya melalui beberapa strategi antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian nasional, pengembangan jaringan teknologi, inovasi dan pengetahuan terintegrasi, dan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan pembangunan pertanian. Fokusnya antara lain melalui pengembangan agribisnis, rantai nilai, bio-ekonomi, dan ketahanan pangan.
Evaluasi Kebijakan Tujuh Gema Revitalisasi dalam Pembangunan Pertanian nFN Saptana; Muhammad Iqbal; Ahmad Makky Ar-Rozi
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.917 KB) | DOI: 10.21082/akp.v11n2.2013.107-127

Abstract

Pertanian untuk pembangunan menjadi isu hangat sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dalam tataran impelementasi kebijakan terutama di negara-negara berkembang sering terjadi kebijakan yang salah kelola sehingga pembangunan pertanian tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kementerian Pertanian menetapkan 7 Gema Revitalisasi Pertanian dalam rangka mencapai empat target pembangunan pertanian, yaitu revitalisasi lahan, revitalisasi perbenihan dan perbibitan, revitalisasi sumber daya pertanian, revitalisasi pembiayaan, revitalisasi kelembagaan petani, dan revitalisasi di bidang teknologi dan industri hilir. Kinerja implementasi revitalisasi pertanian meskipun sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik terutama dari peningkatan produksi pangan, namun masih menghadapi permasalahan-permasalahan pokok adalah baik teknis, ekonomi, maupun sosial kelembagaan. Kebijakan revitalisasi pertanian memerlukan penyempurnaan, baik dalam aspek teknis, kelembagaan pengelola, pelaku usaha, dukungan pendanaan, dan aspek sosial budaya, serta ekosistem pertanian. Harus ada konsistensi antara yang diformulasikan dalam rumusan kebijakannya dengan implementasinya di lapangan. Kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam politik pangan, semangat nasionalisme, dan kebijakan yang berpihak kepada petani dan produksi dalam negeri hendaknya mewarnai seluruh kebijakan pembangunan pertanian.
Co-Authors Ahmad Makky Ar-Rozi Frans B.M. Dabukke nFN Saptana