Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Air Tri Pranadji
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v3n3.2005.236-256

Abstrak tidak tersedia

Keserakahan, Kemiskinan, dan Kerusakan Lingkungan Tri Pranadji
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v3n4.2005.313-325

Abstrak tidak tersedia

Membedah Gorontalo sebagai Calon “Bintang Timur” Pertanian Indonesia di Abad 21 Tri Pranadji
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v6n3.2008.222-238

Dijalankannya pembangunan pertanian dengan benar merupakan idaman sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama petani di perdesaan. Kegundahan pakar sosial-ekonomi terhadap penyelenggaraan pembangunan pertanian selama ini bukan tanpa alasan, karena telah lebih dari seabad kehidupan masyarakat pertanian di perdesaan tidak kunjung membaik secara signifikan. Menelaah kemajuan pertanian di Gorontalo, sebagai calon “bintang timur” pertanian abad 21, memberikan pelajaran sangat berharga bagi perancang dan penyelenggara kebijakan pembangunan pertanian di pusat dan daerah. Pelajaran tersebut yaitu: pertama, dengan pendekatan outward looking dan visi kebersamaan membangun pertanian berciri industri berbasis masyarakat petani di perdesaan yang pro pasar menjadikan pertanian di Gorontalo berkembang secara mantap dan (sangat mungkin) berkelanjutan. Kedua, penguatan strategi industrialisasi pertanian di perdesaan dan reforma agraria akan memperkokoh pertanian sebagai “ibu kehidupan” yang berimplikasi sangat positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Ketiga, perkembangan pertanian sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan penyelenggara pembangunan yang berintegritas tinggi dan memiliki kompetensi yang dapat diandalkan. Diterapkannya asas good governance dan inclusive dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pertanian, reformasi birokrasi pemerintahan, dan penguatan civil society serta kearifan lokal. Keempat, terpeliharanya budaya kemandirian, semangat kerja keras dan pantang menyerah untuk maju secara bersama (“solidarity”), altruisme kolektif dalam bingkai untuk kemajuan lintas kesukuan (nasionalisme), dan modal sosial setempat sangat besar pengaruhnya terhadap kemantapan kemajuan pembangunan pertanian di perdesaan.

Kebijakan Penelitian untuk Kemauan Daerah: Daya Tarik dan Fasilitasi Birokras Tri Pranadji
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v8n3.2010.207-220

Sebelum abad 20 kegiatan penelitian diIndonesiasudah berlangsung cukup intensif, terutama dilakukan oleh orang-orang Eropa pada masa penjajahan. Kegiatan penelitian sangatlah tidak netral, tergantung pada siapa yang melakukan atau yang mendanai. Penelitian sangat erat kaitannya dengan penggalian suatu pengetahuan dan inovasi, yang dengan keduanya suatu masyarakat (yang melakukan penelitian) mempunyai daya saing lebih untuk maju. Siapa yang menguasai dan mengendalikan kegiatan penelitian maka merekalah yang akan memegang kendali kemajuan peradaban dan sekaligus “mengatur” kehidupan masyarakat lain. Kebijakan fasilitasi penelitian oleh pemerintah (daerah) sangatlah penting, khususnya yang diarahkan untuk memacu kemajuan suatu masyarakat dan daerah, serta untuk melindunginya dari segala bentuk distorsi atau yang akan merusaknya. Fasilitasi terhadap penelitian yang ”baik” antara lain dapat berupa pemberian ijin (tak terbatas), dukungan sumberdaya, pendampingan, dan pendanaan; sedangkan terhadap yang “tidak baik” dapat berupa pembatasan kegiatan, pembatalan perijinan, dan pelarangan. Sebaiknya antara kegiatan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah berada dalam satu koordinasi.

Pengembangan Daerah Penyangga sebagai Upaya Pengendalian Arus Urbanisasi Tri Pranadji
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v4n4.2006.328-342

Abstrak tidak tersedia

Membedah Gorontalo sebagai Calon “Bintang Timur” Pertanian Indonesia di Abad 21 Tri Pranadji
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v6n3.2008.222-238

Dijalankannya pembangunan pertanian dengan benar merupakan idaman sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama petani di perdesaan. Kegundahan pakar sosial-ekonomi terhadap penyelenggaraan pembangunan pertanian selama ini bukan tanpa alasan, karena telah lebih dari seabad kehidupan masyarakat pertanian di perdesaan tidak kunjung membaik secara signifikan. Menelaah kemajuan pertanian di Gorontalo, sebagai calon “bintang timur” pertanian abad 21, memberikan pelajaran sangat berharga bagi perancang dan penyelenggara kebijakan pembangunan pertanian di pusat dan daerah. Pelajaran tersebut yaitu: pertama, dengan pendekatan outward looking dan visi kebersamaan membangun pertanian berciri industri berbasis masyarakat petani di perdesaan yang pro pasar menjadikan pertanian di Gorontalo berkembang secara mantap dan (sangat mungkin) berkelanjutan. Kedua, penguatan strategi industrialisasi pertanian di perdesaan dan reforma agraria akan memperkokoh pertanian sebagai “ibu kehidupan” yang berimplikasi sangat positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Ketiga, perkembangan pertanian sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan penyelenggara pembangunan yang berintegritas tinggi dan memiliki kompetensi yang dapat diandalkan. Diterapkannya asas good governance dan inclusive dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pertanian, reformasi birokrasi pemerintahan, dan penguatan civil society serta kearifan lokal. Keempat, terpeliharanya budaya kemandirian, semangat kerja keras dan pantang menyerah untuk maju secara bersama (“solidarity”), altruisme kolektif dalam bingkai untuk kemajuan lintas kesukuan (nasionalisme), dan modal sosial setempat sangat besar pengaruhnya terhadap kemantapan kemajuan pembangunan pertanian di perdesaan.

Kebijakan Penelitian untuk Kemauan Daerah: Daya Tarik dan Fasilitasi Birokras Tri Pranadji
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v8n3.2010.207-220

Sebelum abad 20 kegiatan penelitian diIndonesiasudah berlangsung cukup intensif, terutama dilakukan oleh orang-orang Eropa pada masa penjajahan. Kegiatan penelitian sangatlah tidak netral, tergantung pada siapa yang melakukan atau yang mendanai. Penelitian sangat erat kaitannya dengan penggalian suatu pengetahuan dan inovasi, yang dengan keduanya suatu masyarakat (yang melakukan penelitian) mempunyai daya saing lebih untuk maju. Siapa yang menguasai dan mengendalikan kegiatan penelitian maka merekalah yang akan memegang kendali kemajuan peradaban dan sekaligus “mengatur” kehidupan masyarakat lain. Kebijakan fasilitasi penelitian oleh pemerintah (daerah) sangatlah penting, khususnya yang diarahkan untuk memacu kemajuan suatu masyarakat dan daerah, serta untuk melindunginya dari segala bentuk distorsi atau yang akan merusaknya. Fasilitasi terhadap penelitian yang ”baik” antara lain dapat berupa pemberian ijin (tak terbatas), dukungan sumberdaya, pendampingan, dan pendanaan; sedangkan terhadap yang “tidak baik” dapat berupa pembatasan kegiatan, pembatalan perijinan, dan pelarangan. Sebaiknya antara kegiatan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah berada dalam satu koordinasi.

Pengembangan Daerah Penyangga sebagai Upaya Pengendalian Arus Urbanisasi Tri Pranadji
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v4n4.2006.328-342

Abstrak tidak tersedia

Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Air Tri Pranadji
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search