Sahat M. Pasaribu
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Efektivitas Kebijakan Perbenihan Kentang Bambang Sayaka; Sahat M. Pasaribu; Juni Hestina
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v10n1.2012.31-56

Abstract

Kebijakan sistem perbenihan kentang bertujuan untuk mendorong produksi dan peredaran benih kentang bermutu, serta mendorong petani lebih banyak mengadopsi penggunaan benih kentang bermutu. Berbagai produk hukum terkait sistem perbenihan kentang sudah dibuat. Sebagian besar peraturan yang ada ditujukan agar benih, termasuk benih kentang, diproduksi secara baik sesuai standar dan prosedur resmi. Walaupun demikian masih ada peraturan yang menghambat, misalnya pembatasan pemilikan modal asing dalam industri perbenihan yang merupakan disinsentif bagi investor asing. Dalam rangka otonomi maka pemerintah daerah diberi peran lebih besar dalam hal pengusulan varietas, impor dan ekspor benih, dan pendaftaran produsen benih. Berbagai daerah juga berupaya membuat kebijakan yang mendorong produksi benih kentang bermutu melalui pendirian pusat pengembangan benih kentang. Berbagai peraturan yang ada, lembaga-lembaga penghasil benih sumber, dan banyaknya produsen benih kentang belum bisa merangsang sebagian besar petani untuk menggunakan benih kentang bermutu. Disamping itu juga belum sepenuhnya peraturan ditegakkan, misalnya larangan peredaran benih tidak bersertifikat dan impor benih kentang yang berlangsung terus-menerus. Perlu kebijakan yang membuat industri benih kentang lebih efisien, yaitu produksi benih kentang lebih banyak, harganya lebih murah, dan tersedia sepanjang tahun bagi petani, tetapi produsen masih mendapatkan untung yang wajar.
Program Kemitraan dalam Sistem Pertanian Terpadu Sahat M. Pasaribu
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v13n1.2015.39-54

Abstract

EnglishCollaboration pattern for productive activities in the form of public - private partnerships in the agricultural sector is very important and could be an alternative program to improve farmer’s income. Public - Private Partnership (PPP) is a policy instrument to gear up rural resources toward competitive produces. This paper describes the concept of partne rships program for integrated farm i ng systems and discusses its development orientation. Nucleus - plasma and sub - contract partnership patterns are mostly suitable for agricultural sector. PPP has its potential to strengthen institutional relationships betwe en the farmers and private sectors through government facilities. PPP should be able to help the farmers to deal with agribusiness financial problems, improve product quality, and increase access to market. Energy and other high economic value products ob tained from this partnerships business activities are expected to support food self - reliance and improve farmer’s welfare.  IndonesiaPola kerja sama untuk kegiatan produktif dalam bentuk kemitraan (public-private partnership atau PPP) di sektor pertanian sangat penting sebagai alternatif program dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat. PPP adalah salah satu instrumen kebijakan yang mampu menggerakkan sumber daya perdesaan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing. Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep program kemitraan untuk sistem pertanian terpadu dan membahas orientasi pengembangannya. Pola kemitraan inti-plasma dan subkontrak dinilai relevan diaplikasikan untuk sektor pertanian. PPP berpotensi memperkuat hubungan kelembagaan antara petani dengan swasta yang difasilitasi pemerintah. PPP dapat membantu petani mengatasi masalah pembiayaan usaha pertanian, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan akses pasar bagi produk yang dihasilkannya. Energi dan produk bernilai ekonomi tinggi lain yang dihasilkan dengan pola kerja sama ini diharapkan dapat mendukung kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Prospect for Farmers' Adoption of True Shallot Seed Bambang Sayaka; Sahat M. Pasaribu; Saktyanu Kristiantoadi Dermoredjo
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v38n1.2020.53-66

Abstract

Upaya peningkatan produksi bawang merah ditempuh melalui Program Lipat Ganda (PROLIGA) bawang merah dengan adopsi biji botani bawang merah atau True Shallot Seed (TSS) karena berbagai kelebihan, antara lain biaya benih murah, volume benih lebih sedikit, lebih tahan lama disimpan, dan potensi hasilnya lebih tinggi. Makalah ini bertujuan mengulas prospek adopsi TSS oleh petani berdasarkan ulasan (review) berbagai publikasi dan laporan hasil penelitian maupun proyek percontohan. Produksi TSS di Indonesia belum pada skala komersial, tetapi masih dalam skala percobaan. TSS yang digunakan untuk pilot proyek merupakan benih impor karena produksi TSS di dalam negeri masih sangat terbatas. Petani umumnya lebih memilih menanam umbi mini dibanding TSS karena masa tanam yang lebih singkat. Pada taraf tertentu potensi hasil TSS lebih tinggi dari benih umbi. TSS memiliki beberapa kelemahan, yaitu perlu pesemaian 5−7 minggu, daya tumbuh TSS menjadi umbi mini relatif rendah, dan penyakit yang membuat batang tanaman tumbuh bengkok. Penanaman bawang merah menggunakan TSS memerlukan waktu lebih lama dibanding menggunakan umbi mini maupun umbi. Peningkatan skala produksi untuk pasokan TSS di dalam negeri dan jaringan produsen umbi mini dengan petani akan dapat meningkatkan adospi TSS.
Program Kemitraan dalam Sistem Pertanian Terpadu Sahat M. Pasaribu
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v13n1.2015.39-54

Abstract

EnglishCollaboration pattern for productive activities in the form of public - private partnerships in the agricultural sector is very important and could be an alternative program to improve farmer’s income. Public - Private Partnership (PPP) is a policy instrument to gear up rural resources toward competitive produces. This paper describes the concept of partne rships program for integrated farm i ng systems and discusses its development orientation. Nucleus - plasma and sub - contract partnership patterns are mostly suitable for agricultural sector. PPP has its potential to strengthen institutional relationships betwe en the farmers and private sectors through government facilities. PPP should be able to help the farmers to deal with agribusiness financial problems, improve product quality, and increase access to market. Energy and other high economic value products ob tained from this partnerships business activities are expected to support food self - reliance and improve farmer’s welfare.  IndonesiaPola kerja sama untuk kegiatan produktif dalam bentuk kemitraan (public-private partnership atau PPP) di sektor pertanian sangat penting sebagai alternatif program dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat. PPP adalah salah satu instrumen kebijakan yang mampu menggerakkan sumber daya perdesaan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing. Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep program kemitraan untuk sistem pertanian terpadu dan membahas orientasi pengembangannya. Pola kemitraan inti-plasma dan subkontrak dinilai relevan diaplikasikan untuk sektor pertanian. PPP berpotensi memperkuat hubungan kelembagaan antara petani dengan swasta yang difasilitasi pemerintah. PPP dapat membantu petani mengatasi masalah pembiayaan usaha pertanian, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan akses pasar bagi produk yang dihasilkannya. Energi dan produk bernilai ekonomi tinggi lain yang dihasilkan dengan pola kerja sama ini diharapkan dapat mendukung kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Efektivitas Kebijakan Perbenihan Kentang Bambang Sayaka; Sahat M. Pasaribu; Juni Hestina
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.97 KB) | DOI: 10.21082/akp.v10n1.2012.31-56

Abstract

Kebijakan sistem perbenihan kentang bertujuan untuk mendorong produksi dan peredaran benih kentang bermutu, serta mendorong petani lebih banyak mengadopsi penggunaan benih kentang bermutu. Berbagai produk hukum terkait sistem perbenihan kentang sudah dibuat. Sebagian besar peraturan yang ada ditujukan agar benih, termasuk benih kentang, diproduksi secara baik sesuai standar dan prosedur resmi. Walaupun demikian masih ada peraturan yang menghambat, misalnya pembatasan pemilikan modal asing dalam industri perbenihan yang merupakan disinsentif bagi investor asing. Dalam rangka otonomi maka pemerintah daerah diberi peran lebih besar dalam hal pengusulan varietas, impor dan ekspor benih, dan pendaftaran produsen benih. Berbagai daerah juga berupaya membuat kebijakan yang mendorong produksi benih kentang bermutu melalui pendirian pusat pengembangan benih kentang. Berbagai peraturan yang ada, lembaga-lembaga penghasil benih sumber, dan banyaknya produsen benih kentang belum bisa merangsang sebagian besar petani untuk menggunakan benih kentang bermutu. Disamping itu juga belum sepenuhnya peraturan ditegakkan, misalnya larangan peredaran benih tidak bersertifikat dan impor benih kentang yang berlangsung terus-menerus. Perlu kebijakan yang membuat industri benih kentang lebih efisien, yaitu produksi benih kentang lebih banyak, harganya lebih murah, dan tersedia sepanjang tahun bagi petani, tetapi produsen masih mendapatkan untung yang wajar.