Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Analisis Kebijakan Pertanian Analisis Kebijakan Pertanian
Sumaryanto Sumaryanto
Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kebijakan Antisipatif terhadap Peraturan dan Kebijakan Perunggasan Pemerintah DKI 2010 Saptana Saptana; Sumaryanto Sumaryanto
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v7n4.2009.319-335

Abstract

Perunggasan merupakan basis ekonomi yang berpotensi tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (growth with equity), apabila dikelola dengan baik dan benar.  Industri perunggasan komersial sangat rentan terhadap gejolak eksternal, terutama wabah penyakit menular seperti flu burung (Avian Influenza/AI). Dengan adanya Perda DKI No. 4 Tahun 2007 tentang pengaturan pemeliharaan dan pengendalian peredaran unggas di wilayah DKI dan tuntutan pemasaran dari unggas hidup ke daging unggas melalui rantai dingin (cold chain), maka diperkirakan akan menyebabkan permasalahan distribusi ayam hidup dari daerah pemasok utama ke wilayah DKI Jakarta.  Kondisi ini menuntut peternak rakyat untuk bergabung dalam kemitraan usaha terpadu yang mampu memfasilitasi pengadaan infrastruktur rantai dingin. Peternak harus merencanakan pengembangan secara matang mulai dari jumlah pasar, pangsa pasar, dan tujuan pasar yang dituju selanjutnya ke arah pengembangan produksi baik dari aspek jumlah dan distribusi antar waktu, serta sistem penanganannya. Dari sisi permintaan produk yang dihasilkan oleh industri perunggasan (broiler) ke depan, harus disadari bahwa dengan adanya peraturan dan kebijakan Pemda DKI Jakarta tersebut maka bagi pelaku ekonomi perunggasan harus membangun manajemen rantai pasok (supply chain management/SCM) yang efisien melalui rantai dingin agar dapat memenuhi persyaratan Pemerintah DKI dan tuntutan konsumen. Implikasi kebijakan penting berkaitan dengan implementasi kebijakan Pemerintah DKI hanya akan berhasil dengan baik kalau mampu mengintegrasikan antara berbagai aspek, baik aspek teknis, ekonomi atau bisnis, kelembagaan dan aspek kebijakan dan peraturan.
Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat Muhammad Iqbal; Sumaryanto Sumaryanto
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v5n2.2007.167-182

Abstract

Di satu sisi, alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial. Di sisi lainnya, efektifitas implementasi instrumen pengendalian alih fungsi selama ini belum berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu diwujudkan suatu strategi pengendalian alternatif yang bertumpu pada partisipasi masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk : (1) mengidentifikasi keragaan alih fungsi lahan pertanian dan kinerja pengendaliannya; dan (2) merekomendasikan strategi alternatif pengendalian alih fungsi lahan, baik strategi peraturan kebijakan maupun strategi partisipasi masyarakat. Strategi peraturan kebijakan mencakup komponen instrumen hukum dan ekonomi, zonasi, dan inisiatif masyarakat. Sementara itu, strategi partisipasi masyarakat ditempuh melalui pemahaman terhadap eksistensi pemangku kepentingan (stakeholder analysis). Dengan kata lain, strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bertumpu pada partisipasi masyarakat adalah dengan melibatkan peran serta aktif segenap pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai entry point perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian (fokus analisis) perundang-undangan dan peraturan yang ada melalui pendekatan sosialisasi dan advokasi. 
Kebijakan Antisipatif terhadap Peraturan dan Kebijakan Perunggasan Pemerintah DKI 2010 Saptana Saptana; Sumaryanto Sumaryanto
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.934 KB) | DOI: 10.21082/akp.v7n4.2009.319-335

Abstract

Perunggasan merupakan basis ekonomi yang berpotensi tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (growth with equity), apabila dikelola dengan baik dan benar.  Industri perunggasan komersial sangat rentan terhadap gejolak eksternal, terutama wabah penyakit menular seperti flu burung (Avian Influenza/AI). Dengan adanya Perda DKI No. 4 Tahun 2007 tentang pengaturan pemeliharaan dan pengendalian peredaran unggas di wilayah DKI dan tuntutan pemasaran dari unggas hidup ke daging unggas melalui rantai dingin (cold chain), maka diperkirakan akan menyebabkan permasalahan distribusi ayam hidup dari daerah pemasok utama ke wilayah DKI Jakarta.  Kondisi ini menuntut peternak rakyat untuk bergabung dalam kemitraan usaha terpadu yang mampu memfasilitasi pengadaan infrastruktur rantai dingin. Peternak harus merencanakan pengembangan secara matang mulai dari jumlah pasar, pangsa pasar, dan tujuan pasar yang dituju selanjutnya ke arah pengembangan produksi baik dari aspek jumlah dan distribusi antar waktu, serta sistem penanganannya. Dari sisi permintaan produk yang dihasilkan oleh industri perunggasan (broiler) ke depan, harus disadari bahwa dengan adanya peraturan dan kebijakan Pemda DKI Jakarta tersebut maka bagi pelaku ekonomi perunggasan harus membangun manajemen rantai pasok (supply chain management/SCM) yang efisien melalui rantai dingin agar dapat memenuhi persyaratan Pemerintah DKI dan tuntutan konsumen. Implikasi kebijakan penting berkaitan dengan implementasi kebijakan Pemerintah DKI hanya akan berhasil dengan baik kalau mampu mengintegrasikan antara berbagai aspek, baik aspek teknis, ekonomi atau bisnis, kelembagaan dan aspek kebijakan dan peraturan.
Co-Authors Muhammad Iqbal Saptana Saptana