Herman Supriadi
Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kebijakan Pengembangan Inovasi dan Investasi Infrastruktur untuk Peningkatan Partisipasi dan Pendapatan Petani Studi Kasus: Kabupaten Blora, Jawa Tengah Herman Supriadi; Roosganda Elizabeth
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v5n4.2007.320-334

Abstract

Program kebijakan pembangunan pertanian melalui pengembangan inovasi teknologi dan investasi infrastruktur untuk peningkatan pendapatan petani miskin, yang dikenal sebagai P4MI dilaksanakan sejak tahun 2003. Pendekatan yang digunakan dalam program tersebut adalah pemberdayaan petani secara partisipatif melalui perencanaan dan implementasi investasi sarana prasarana di pedesaan dalam rangka mendukung inovasi teknologi dan kelembagaan untuk peningkatan pendapatan petani miskin. Tulisan ini bertujuan mengemukakan dampak positif kebijakan partisipatif pembangunan pertanian pedesaan melalui inovasi teknologi maupun kelembagaan dan pembangunan investasi sarana prasarana pendukung pertanian. Kabupaten Blora, Jawa Tengah terpilih berdasarkan keterbatasan potensi SDA-nya (lahan kering marjinal). Inovasi teknologi yang dikembangkan meliputi introduksi varietas unggul padi dan palawija, serta teknik pengelolaan tanaman terpadu. Investasi infrastruktur yang dominan dikembangkan secara partisipatif berupa pembangunan jalan usahatani dan perbaikan sarana irigasi. Dampak pelaksanaan kegiatan program tersebut telah berhasil menumbuhkan tingkat investasi masyarakat dalam investasi sebesar 20 persen dan peningkatan pendapatan petani. Program inovasi teknologi yang didukung pembangunan investasi infrastruktur memberikan kontribusi pendapatan usahatani lebih besar 58,5-77,6 persen dibanding dengan hanya inovasi teknologi (33,7-58,5%) dari pendapatan total rumah tangga.
Strategi Kebijakan Pembangunan Pertanian di Papua Barat Herman Supriadi
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v6n4.2008.352-377

Abstract

Percepatan pembangunan pertanian provinsi Papua Barat mutlak dilakukan atas dasar Inpres nomor 05/2007, dan mengingat provinsi ini termasuk yang termiskin diIndonesia. Kemiskinan terutama di sektor pertanian yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, belum berkembangnya kelembagaan pertanian, terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, rendahnya investasi, belum berkembangnya agroindustri, dan sistem pemasaran yag belum efektif. Analisis SWOT menunjukkan bahwa Papua Barat mempunyai potensi dan peluang  keberhasilan pembangunan pertanian, disamping banyaknya kelemahan dan ancaman. Potensi lahan untuk pertanian seluas 2,7 juta ha, baru dimanfaatkan sekitar 33 persen. Kelemahan yang paling mendasar di Papua Barat adalah terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia pertanian disamping infrastruktur yang belum menunjang. Peluang untuk membangun kemitraan dengan investor dan meningkatkan ekspor merupakan titik terang mempercepat pembangunan pertanian Papua Barat. Ancaman berat yang harus diatasi adalah menghadapi persaingan pasar bebas dan globalisasi, dimana SDM, adat istiadat dan sistem birokrasi yang ada belum siap bersaing bebas. Strategi kebijakan yang disarankan dalam hal ini adalah: 1) Peningkatan produksi komoditas perkebunan dan pemanfaatan hasil hutan untuk  meningkatkan peluang ekspor melalui program kemitraan, 2). Memperbaiki sistem penyuluhan, infrastruktur pertanian dan kebijakan impor-ekspor, 3). Optimalisasi dan konservasi penggunaan lahan, dan hasil hutan, 4). Mengatasi kekurangan jumlah dan kualitas SDM pertanian dengan progam transmigrasi topikal dan mengembangkan investasi. 
Kebijakan Pengembangan Inovasi dan Investasi Infrastruktur untuk Peningkatan Partisipasi dan Pendapatan Petani Studi Kasus: Kabupaten Blora, Jawa Tengah Herman Supriadi; Roosganda Elizabeth
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.138 KB) | DOI: 10.21082/akp.v5n4.2007.320-334

Abstract

Program kebijakan pembangunan pertanian melalui pengembangan inovasi teknologi dan investasi infrastruktur untuk peningkatan pendapatan petani miskin, yang dikenal sebagai P4MI dilaksanakan sejak tahun 2003. Pendekatan yang digunakan dalam program tersebut adalah pemberdayaan petani secara partisipatif melalui perencanaan dan implementasi investasi sarana prasarana di pedesaan dalam rangka mendukung inovasi teknologi dan kelembagaan untuk peningkatan pendapatan petani miskin. Tulisan ini bertujuan mengemukakan dampak positif kebijakan partisipatif pembangunan pertanian pedesaan melalui inovasi teknologi maupun kelembagaan dan pembangunan investasi sarana prasarana pendukung pertanian. Kabupaten Blora, Jawa Tengah terpilih berdasarkan keterbatasan potensi SDA-nya (lahan kering marjinal). Inovasi teknologi yang dikembangkan meliputi introduksi varietas unggul padi dan palawija, serta teknik pengelolaan tanaman terpadu. Investasi infrastruktur yang dominan dikembangkan secara partisipatif berupa pembangunan jalan usahatani dan perbaikan sarana irigasi. Dampak pelaksanaan kegiatan program tersebut telah berhasil menumbuhkan tingkat investasi masyarakat dalam investasi sebesar 20 persen dan peningkatan pendapatan petani. Program inovasi teknologi yang didukung pembangunan investasi infrastruktur memberikan kontribusi pendapatan usahatani lebih besar 58,5-77,6 persen dibanding dengan hanya inovasi teknologi (33,7-58,5%) dari pendapatan total rumah tangga.
Strategi Kebijakan Pembangunan Pertanian di Papua Barat Herman Supriadi
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.166 KB) | DOI: 10.21082/akp.v6n4.2008.352-377

Abstract

Percepatan pembangunan pertanian provinsi Papua Barat mutlak dilakukan atas dasar Inpres nomor 05/2007, dan mengingat provinsi ini termasuk yang termiskin diIndonesia. Kemiskinan terutama di sektor pertanian yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, belum berkembangnya kelembagaan pertanian, terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, rendahnya investasi, belum berkembangnya agroindustri, dan sistem pemasaran yag belum efektif. Analisis SWOT menunjukkan bahwa Papua Barat mempunyai potensi dan peluang  keberhasilan pembangunan pertanian, disamping banyaknya kelemahan dan ancaman. Potensi lahan untuk pertanian seluas 2,7 juta ha, baru dimanfaatkan sekitar 33 persen. Kelemahan yang paling mendasar di Papua Barat adalah terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia pertanian disamping infrastruktur yang belum menunjang. Peluang untuk membangun kemitraan dengan investor dan meningkatkan ekspor merupakan titik terang mempercepat pembangunan pertanian Papua Barat. Ancaman berat yang harus diatasi adalah menghadapi persaingan pasar bebas dan globalisasi, dimana SDM, adat istiadat dan sistem birokrasi yang ada belum siap bersaing bebas. Strategi kebijakan yang disarankan dalam hal ini adalah: 1) Peningkatan produksi komoditas perkebunan dan pemanfaatan hasil hutan untuk  meningkatkan peluang ekspor melalui program kemitraan, 2). Memperbaiki sistem penyuluhan, infrastruktur pertanian dan kebijakan impor-ekspor, 3). Optimalisasi dan konservasi penggunaan lahan, dan hasil hutan, 4). Mengatasi kekurangan jumlah dan kualitas SDM pertanian dengan progam transmigrasi topikal dan mengembangkan investasi.