Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECHTENS
Firda Yunita Dewi
Universitas Jember Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan Di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Sel Berfasilitas Mewah Rizki Putri Suprapto; Maudyna Fitria; Firda Yunita Dewi
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v10i2.1103

Abstract

Keberadaan sel mewah pasti terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum yang tidak etis. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum jauh dari prinsip perlakuan dan pelayanan yang setara. Adanya perbedaan lembaga pemasyarakatan dengan sel mewah atau sel yang tidak dilengkapi perlengkapan layak, semakin menunjukkan kesenjangan yang ada dilembaga pemasyarakatan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah yuridis normatif. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas persamaan perlakuan dan pelayanan dilembaga pemasyarakatan dipenuhi banyak orang yang masih menyalahgunakan kekuasaannya untuk menggunakan fasilitas mewah (seperti hotel berbintang) guna mendapatkan sel penjara yang berfasilitas mewah dengan cara membayar oknum petugas dengan harga tinggi. Kata Kunci: Asas Perlakuan dan Persamaan, Lembaga Pemasyarakatan, Sel Mewah.  Abstract  The existence of luxury cells is definitely related to the abuse of power by law enforcement officers who are unethical. This shows that law enforcement is far from the principle of equal treatment and service. The existence of a correctional facility with luxury cells or cells that are not equipped with proper equipment in the correctional facility. The type of research used in this research is normative juridical. The method used is the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study indicate that the implementation of the principle of equality of treatment and services in correctional institutions is not met by many people who still abuse their power to use luxury facilities (such as five-star hotels) in order to get prison cells with luxurious facilities and pay high prices for officers.  Keywords: Principles of Treatment and Equality, Correctional Institutions, Luxury Cells.
Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan firda yunita dewi; Sieldy Aprilia Utami; Tama Bahtiar
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i1.1275

Abstract

Abstrak Aborsi masuk dalam masalah yang serius. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah aborsi setiap tahunnya. Selain adanya penegakan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi, juga harus dibarengi dengan adanya perlindungan hokum. Hal ini tidak terlepas dari hak asasi yang dimilikinya. tujuan penulisan ini untuk menguraikan problematika hukum mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi akibat perkosaan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi, negara mempunyai kewajiban untuk membentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau regulasi lain yang lebih jelas lagi diluar dari regulasi yang sudah ada. Dengan adanya aturan atau regulasi baru yang lebih jelas lagi, perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi akibat perkosaan tersebut diharapkan dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Aborsi, Perkosaan. Abstract  Abortion is in serious trouble. This is indicated by the increasing number of abortions every year. In addition to law enforcement against women as perpetrators of abortion, it must also be accompanied by legal protection. This is inseparable from their human rights. The purpose of this paper is to describe the legal problems regarding how to protect women as perpetrators of abortion due to rape. The research methodology used in this paper is a normative juridical research type, using a conceptual approach and a statutory approach. The results showed that to realize legal protection for women victims of rape who have abortions, the state has an obligation to form laws, government regulations or other regulations that are clearer than the existing regulations. With the new rules or regulations that are clearer, legal protection for women as perpetrators of abortion due to rape is expected to be fulfilled properly.  Keywords: Legal Protection, Abortion, Rape.
Co-Authors Maudyna Fitria Rizki Putri Suprapto Sieldy Aprilia Utami Tama Bahtiar