Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Analisis Kebijakan Pertanian Analisis Kebijakan Pertanian
Benny Rachman
Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kebijakan Sistem Kelembagaan Pengelolaan Irigasi: Kasus Provinsi Banten Benny Rachman
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v7n1.2009.1-19

Abstract

Terbatasnya sumber daya air untuk irigasi seringkali memunculkan konflik kepentingan antara petani pemakai air dengan lembaga perdesaan yang mengelola air irigasi, maupun antar petani pemakai air. Tujuan kajian ini adalah menyusun kerangka kerja analitis untuk lembaga pengelola irigasi dalam mengatasi konflik pemanfaatan air dan menganalisis sistem pengelolaan irigasi yang kondusif menunjang otonomi daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan dan pemberdayaan asosiasi petani pemakai air dapat dilakukan dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar melalui pendekatan kolektif dalam bentuk federasi. Disamping itu, untuk mengatasi konflik pemanfaatan air dalam pengelolaan irigasi perlu mempertimbangkan aspek-aspek penting lainnya yaitu, transparansi, akuntabilitas, hak atas air, dan aturan representasi.
Kebijakan Subsidi Pupuk: Tinjauan terhadap Aspek Teknis, Manajemen, dan Regulasi Benny Rachman
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v7n2.2009.131-146

Abstract

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem distribusi pupuk bersubsidi perlu perbaikan kebijakan yang meliputi aspek teknis, manajemen dan regulasi. Aspek Teknis : (a) meningkatkan intensitas sosialisasi sistem pemupukan berimbang spesifik lokasi dan pemanfaatan pupuk organik, (b) mempercepat pengembangan pupuk organik. Aspek Manajemen : (a) sosialisasi sistem penyaluran  pupuk bersubsidi secara tertutup kepada stakeholder termasuk aparat pemerintah, tokoh masyarakat dan petani, (b) koordinasi lintas sektor untuk menjamin efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi dan implementasi pemupukan, dan (c) reposisi kios penyalur pupuk di Lini IV dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pengaturan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Aspek Regulasi : (a) RDKK hendaknya dipakai sebagai ‘simpul’ yang menghubungkan antara Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008 dan Permentan  No. 42/Permentan /OT.140/09/2008, dan (b) perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang  didasarkan atas RDKK perlu diikuti oleh penyaluran berdasarkan RDKK. 
Kebijakan Sistem Kelembagaan Pengelolaan Irigasi: Kasus Provinsi Banten Benny Rachman
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v7n1.2009.1-19

Abstract

Terbatasnya sumber daya air untuk irigasi seringkali memunculkan konflik kepentingan antara petani pemakai air dengan lembaga perdesaan yang mengelola air irigasi, maupun antar petani pemakai air. Tujuan kajian ini adalah menyusun kerangka kerja analitis untuk lembaga pengelola irigasi dalam mengatasi konflik pemanfaatan air dan menganalisis sistem pengelolaan irigasi yang kondusif menunjang otonomi daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan dan pemberdayaan asosiasi petani pemakai air dapat dilakukan dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar melalui pendekatan kolektif dalam bentuk federasi. Disamping itu, untuk mengatasi konflik pemanfaatan air dalam pengelolaan irigasi perlu mempertimbangkan aspek-aspek penting lainnya yaitu, transparansi, akuntabilitas, hak atas air, dan aturan representasi.
Kebijakan Subsidi Pupuk: Tinjauan terhadap Aspek Teknis, Manajemen, dan Regulasi Benny Rachman
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.021 KB) | DOI: 10.21082/akp.v7n2.2009.131-146

Abstract

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem distribusi pupuk bersubsidi perlu perbaikan kebijakan yang meliputi aspek teknis, manajemen dan regulasi. Aspek Teknis : (a) meningkatkan intensitas sosialisasi sistem pemupukan berimbang spesifik lokasi dan pemanfaatan pupuk organik, (b) mempercepat pengembangan pupuk organik. Aspek Manajemen : (a) sosialisasi sistem penyaluran  pupuk bersubsidi secara tertutup kepada stakeholder termasuk aparat pemerintah, tokoh masyarakat dan petani, (b) koordinasi lintas sektor untuk menjamin efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi dan implementasi pemupukan, dan (c) reposisi kios penyalur pupuk di Lini IV dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pengaturan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Aspek Regulasi : (a) RDKK hendaknya dipakai sebagai ‘simpul’ yang menghubungkan antara Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008 dan Permentan  No. 42/Permentan /OT.140/09/2008, dan (b) perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang  didasarkan atas RDKK perlu diikuti oleh penyaluran berdasarkan RDKK. 
Co-Authors