Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Analisis Kebijakan Pertanian Analisis Kebijakan Pertanian
Julian Witjaksono
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengara
Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Koordinasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian di Tingkat Provinsi: Antisipasi Perbaikan inerja Komisi Teknologi Pertanian Julian Witjaksono
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v9n3.2011.275-287

Abstract

Komisi teknologi pertanian pada hakekatnya dibentuk untuk menjamin peran pemangku kepentingan utama di daerah dalam menentukan prioritas kebutuhan penelitian dan pengembangan dan mendiskusikan hasil pengkajian teknologi pertanian. Keberadaan komisi teknologi sejalan dengan mandat BPTP untuk menghasilkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi yang cocok untuk didiseminasikan secara luas. Selain itu, komisi teknologi dapat berperan aktif sehingga kegiatan BPTP dapat lebih sinkron dengan program dan prioritas daerah. Berbagai persoalan masih terus dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan temu komisi, seperti keanggotaan, persepsi dan pemahaman mengenai mandat dan tanggung jawab komisi, sumber pendanaan, koordinasi dengan instansi akibat implementasi dari otonomi daerah, waktu pelaksanaan pertemuan dan restrukturisasi lembaga –lembaga pemerintahan di daerah. Tindakan yang antisipatif sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja komisi teknologi pertanian dan dalam memperbaiki koordinasi penelitian dan pengkajian teknologi pertanian dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pembangunan pertanian.
Koordinasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian di Tingkat Provinsi: Antisipasi Perbaikan inerja Komisi Teknologi Pertanian Julian Witjaksono
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.361 KB) | DOI: 10.21082/akp.v9n3.2011.275-287

Abstract

Komisi teknologi pertanian pada hakekatnya dibentuk untuk menjamin peran pemangku kepentingan utama di daerah dalam menentukan prioritas kebutuhan penelitian dan pengembangan dan mendiskusikan hasil pengkajian teknologi pertanian. Keberadaan komisi teknologi sejalan dengan mandat BPTP untuk menghasilkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi yang cocok untuk didiseminasikan secara luas. Selain itu, komisi teknologi dapat berperan aktif sehingga kegiatan BPTP dapat lebih sinkron dengan program dan prioritas daerah. Berbagai persoalan masih terus dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan temu komisi, seperti keanggotaan, persepsi dan pemahaman mengenai mandat dan tanggung jawab komisi, sumber pendanaan, koordinasi dengan instansi akibat implementasi dari otonomi daerah, waktu pelaksanaan pertemuan dan restrukturisasi lembaga –lembaga pemerintahan di daerah. Tindakan yang antisipatif sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja komisi teknologi pertanian dan dalam memperbaiki koordinasi penelitian dan pengkajian teknologi pertanian dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pembangunan pertanian.
Co-Authors