Joko Setyoko
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Model pendampingan dinas sosial dalam menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak Abu Nawar; Joko Setyoko
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 1 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v1i2.6

Abstract

The purpose of this research is to find out the assistance model of the Social Service for Population Control for Family Planning for Women's Empowerment and Child Protection (Dinsos P2KBP3A) in reducing the level of violence against children in Bungo District. The method used in this study is a qualitative research method that is descriptive in nature. The method used in this study is a qualitative research method that is descriptive in nature. The informant selection technique used by researchers in this study is to use a purposive sampling method (sampling technique with certain considerations). The results of this study indicate that the Mentoring Model conducted by the Social Service is a form of assistance in the form of budgets and policies, but for the implementation of direct assistance to children as victims of violence carried out by the Integrated Service Center for Empowering Women and Children (P2TP2A), some assistance is carried out by P2TP2A against child victims of violence, namely medical assistance, psychological assistance, and juridical assistance. Some of the obstacles experienced by the Social Service Population Control Family Planning for Women's Empowerment and Child Protection (Dinsos P2KBP3A) in reducing the level of violence against children in Bungo District, including the lack of community and parental knowledge about violence against children and the lack of community participation in reporting incidents of violence in children. The Efforts of the Social Service for Population Control of Family Planning for Women's Empowerment and Child Protection (Dinsos P2KBP3A) in overcoming obstacles to reducing the level of violence against children in Bungo District, including increasing socialization to the community and providing safe houses.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pendampingan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2KBP3A) dalam menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bungo. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pemilihan informan yang digunakan yaitu menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Model pendampingan yang dilakukan Dinas Sosial merupakan pendampingan dalam bentuk anggaran dan kebijakan, namun untuk pelaksanaan pendampingan secara langsung terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Beberapa pendampingan yang dilakukan P2TP2A terhadap anak korban kekerasan yaitu pendampingan medis, pendampingan psikologis, dan pendampingan yuridis. Adapun hambatan yang dialami Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2KBP3A) dalam menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bungo, diantaranya adalah minimnya Pengetahuan masyarakat dan orang tua tentang Kekerasan terhadap anak dan minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian tindak kekerasan pada anak. Upaya Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2KBP3A) dalam mengatasi hambatan untuk menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bungo, diantaranya adalah meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat dan penyediaan rumah aman ramah anak.
Rekruitmen Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 (Studi Kasus Dusun Panjang Kec.Tanah Tumbuh Tahun 2020) Joko Setyoko; Patmawati Patmawati
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i1.37

Abstract

Perekrutan perangkat desa secara selektif dan trasparan di nilai penting dalam kehidupan demokrasi untuk menunjang pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.olehkareanitu, penelitian ini bertujuan mengetahui proses penjaringan danpenyaringan perangkat dusun panjang, kecamatan tanah tumbuh. Penelitian bertujuan untuk mengetahui rekrutmen perangkat desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no.83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang di lakukan secara langsung .Penelitian di lakukan dengan metode partisipatif yaitu pelibatan secara langsung dalam proses perekrutan perangkat desa kemudian data di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa proses perekrutan perangkat desasecara terbuka dan melibatkan pengawasan masyarakat secara langsung mengurangi rasa curiga antar masyarakat di desa dusun panjang. Proses demokrasi di warnai dengan berita hoax yang menyebabkan unjuk rasa yang merasa ketidak puasan terhadap hasiltesrekrutmen perangkat dusun yang mereka anggap adannya nepotisme dengan adanya rekomendasi. Kemudian dalam pembentukan tim seleksi masih secara tertutup tanpa melibatkan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Rt.Kendala-kendala dalam Rekrutmen Peraturan Mentri Dalam Negeri 83 Tahun 2015. Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Dusun Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh terdiri dari:(a). Kendala eksternal . Kendala faktor eksternal yaitu Selain kurangnya tenaga tim pelaksana dan Kondisi eksternalTingkat pengangguran yang ada di dususn panjang.Ketika tingkat pengangguran tinggi,para pencari tenaga kerja dapat bertindak lebih selektif karenabanyaknya pelamar. Sebaiknya, ketika tingkat pengngguranrendah, pencari tenaga kerja tidak tepat kalau ”jual mahal”karena pencari pekerja tidak terlalu sulit untuk memperolehpekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, pelatihan danpengalamannya (b). Kesalah pahaman terhadap Adanya Rekomendasi Nama —nama peserta rekrutmenmemberikan informasi secara personal dapat menyebabkan unjuk rasa.(c). Adanya berita hoax yang menyenbabakan unjuk rasa tehadap sistim perekrutan perangakat dusun yang di rasakan kurang objektif
Pemerintah Provinsi Jambi: Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Roda Empat Joko Setyoko; M. Kuris Kuris; Syamsurizal Syamsurizal; Syamsurijal Tan
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i2.46

Abstract

Lokasi penelitian dilaksanakan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Merangin. Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan yaitu pada Bulan April 2021 sampai Juni 2021. Penelitian bertujuan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pembebasan Pokok Saksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor R2 dan R4 yang dikelola oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Merangin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendektan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini: Teori Implemntasi kebijakan George C. Edward III yaitu Empat Variabel sbb: (1). Komunikasi, (2). Sumberdaya, (3). Disposisi dan (4) Struktur Birokrasi. Hasil penelitian Upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam mengimplementasikan aturan atau peraturan gubernu nomor 45 tahun 2017 tentang pemutihan Administrasi pajak kendaraan bermotor, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan kebijakan. Hambatan yang dilakukan yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Merangin diantaranya yaitu, personil atau sumberdaya yang terbatas, jarak tempuh/wilayah yang luas, oknum-oknum yang menyalah gunakan anggaran, dan kesadaran masyarakat yang masihrendah. Upaya yang dilakukan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Merangin yaitu, kerjasama dengan pihak kepolisian dan perhubungan, memperpanjang masa berlakunya.