Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora
Nur Efendi
dosen
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Sosiohumaniora

 1 
MODEL KELEMBAGAAN PERIZINAN BAGI INDUSTRI TEKSTIL DI KABUPATEN BANDUNG Nur Efendi
Sosiohumaniora Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.634 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5763

Abstract

Perizinan adalah faktor penting yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan tekstil.Perizinan inibukan hanya penting dalam arti tertib administrasi tetapi juga sebagai legalitas bagi pemerintah untuk melakukanpengendalian atas izin yang telah diberikan.Pada tahun 2012 terdapat 855 perusahaan tekstil di KabupatenBandung dan 432 diantaranya adalah perusahaan yang secara formal memiliki izin. Untuk memberikan kepastiankepada calon investor maka pemerintah daerah mengeluarkan beberapa peraturan perizinan sebagai dasar dalampenyelenggaraan perizinan usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model kelembagaan perizinanbagi industri tekstil di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif danpengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara observasi.dan dokumentasi. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa selain aturan formal, terdapat juga aturan informal yang membuat kelembagaan perizinanjustru menjadi semakin tidak pasti dalam hal proses, biaya, dan waktu penyelesaian izin. Ketidakpastian initerjadi karena adanya hambatan-hambatan kelembagaan dan perilaku oportunis dari berbagai pihak yang terlibatpada proses perizinan yang pada akhirnya sangat berpotensi untuk menimbulkan biaya transaksi bagi perusahaan.Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa model kelembagaan perizinan yang ada di KabupatenBandung belum tertata dengan baik karena masih tingginya ketidakpastian dalam penyelenggaraan perizinan.
Co-Authors