This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Rosmery Elsye
Sosiohumaniora Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.142 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5730

Abstract

Permasalahan dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Selatan adalahbelum optimal dalam meningkatakan pendapatan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh sebab itu tujuanpenelitian ini untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep baru yaitu kebijakan publik dalammelakukan implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahpenelitian kualitatif, dengan desain eksploratif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, opservasi dandokumentasi. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, dengan menggunakanmodel implementasi kebijakan menurut Edward III akan diketahui faktor-faktor yang berperan dalam implementasikebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasikebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan optimal, dalam pengelolaan APBDdalam mendukung budgetair, terutama untuk mengalokasikan pengeluaran Pembangunan Pememerintah DaerahProvinsi Sumatera Selatan. Untuk memperbaiki implementasi kebijakan desentralisasi fiskal Pemerintah ProvinsiSumatera Selatan dapat dicapai melalui peningkatan kemampuan pemahaman dan sikap konsisten para pelakupelaksana kebijakan, komitmen dan tanggungjawab dari pemerintah daerah selaku organizational level untukmengalokasikan semua anggaran, penetapan kejelasan kewenangan, metode dan prosedur kerja, dan kejelasanstandar yang dijadikan sebagai pedoman dalam upaya implementasi kebijakan tersebut.katakunci : Implementasi, Kebijakan, Desentralisasi, Fiskal, Sumatra Selatan