Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

POLITIK IDENTITAS ETNIK ASLI PAPUA BERKONTESTASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA SORONG Ferinandus Leonardo Snanfi; Muhadjir Darwin; - Setiadi; Hakimul Ikhwan
Sosiohumaniora Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i2.15089

Abstract

Tujuan penelitian, (1) Untuk mengetahui bagaimana politik identitas etnik asli Papua berkontestasi merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. (2) Untuk mengetahui bagaimana etnik asli Papua berkolaborasi dengan etnik non Papua dalam merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Otonomi khusus melahirkan politik identitas etnik, egoisme kampung, marga, budaya, saudara, untuk merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Kedua etnik asli Papua saling marginalisasi dalam strategi isu kampaye politik identitas, family, marga, kampung, organisasi etnik, gereja, televisi,spanduk, koran, elit DPRD Kota. Kedua etnik tidak bersatu dikarenakan egosime budaya, adat, diantara kedua etnik asli Papua itu sendiri di Kota Sorong. Tujuan politik identitas etnik untuk menguasai sumber daya ekonomi (dana) otsus Kota Sorong. (2) Alasan etnik asli Papua berkolaborasi dengan etnik non Papua dikarena etnik Maybrat mempunyai perjanjian politik yaitu etnik Maybrat walikota dan etnik Makassar wakil walikota dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Serta mengguasai pasar umum, transportasi kendaraan umum. 
Penataan Partai Pasca Soeharto: Catatan Kritis RUU Partai Politik Muhadjir Darwin
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.8485

Abstract

This paper discusses critically the proposed law of political party (RUU Partai) Overall, the mentioned law has been advanced than that was applied previously. However, there are still several substantial weaknesses in it which needs some revisions in order to attain the making of independent political parties and democratic life in Indonesia.
Penataan Partai Pasca Soeharto: Catatan Kritis RUU Partai Politik Muhadjir Darwin
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 2, No 2 (1998): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.8485

Abstract

This paper discusses critically the proposed law of political party (RUU Partai) Overall, the mentioned law has been advanced than that was applied previously. However, there are still several substantial weaknesses in it which needs some revisions in order to attain the making of independent political parties and democratic life in Indonesia.