<![CDATA[. Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama minyak kelapa sawit dunia, hal tersebut berkonsekuensi pada ekspansi perkebunan kelapa sawit Indonesia yang terus menerus terjadi. Hal tersebut diantaranya ditunjukkan di Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, wilayah ini merupakan salah satu wilayah dengan laju perkembangan industri kelapa sawit yang masif di Indonesia. Alih fungsi lahan untuk perkebunan bahkan sudah dilakukan sejak masa transisi dari industri kayu pada Tahun 1990-an. Sehingga, penelitian ini diharapkan mampu untuk: (1) Mengetahui diskursus kemunculan kebijakan ekspansi perkebunan kelapa sawit; (2) Menganalisis dinamika proses perizinan dalam ekspansi perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan sumber data primer dari wawancara mendalam terhadap berbagai informan di tingkat kabupaten sampai dengan desa, observasi serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna perizinan selalu melekat dengan kepentingan ekspansif dan korporasi, yang berasal konsekuensi pembangunan dan “modernisasi” pada era Orde Baru. Hal tersebut juga berdampak pada pemaknaan sumber daya alam sebagai sebatas komoditas, yang ditunjukkan dengan kemunculan retakan “extralegal” dan “ilegal” dalam perizinan perkebunan kelapa sawit. Retakan dalam proses perizinan tersebut tidak hanya memunculkan eksploitasi terhadap celah dalam peraturan perundangan, melainkan juga sebagai ruang yang terus mereproduksi budaya pragmatis dan tendensius dalam perizinan perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini pada akhirnya ingin menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi pada saat ini merupakan konsekuensi dari kepentingan politik yang terbangun sejak era sebelumnya, dan menunjukkan bagaimana diskursus pembangunan orde baru masih terpelihara dalam konteks kebijakan ekspansif dalam pemanfaatan sumber daya alam.]]>
