Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pengaruh Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Basuki Rahmat
Syntax Idea Vol 2 No 3 (2020): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v2i3.152

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan jaminan kesehatan daerah terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Jumlah populasi sebanyak 67 orang pegawai yang terdiri dari 7 orang petugas di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, masing-masing 3 orang tiap puskesmas yang tersebar di 20 puskesmas Kota Tasikmalaya. Analisis data menggunakan analisis jalur (path analisis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan jaminan kesehatan daerah yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menurut responden adalah sebesar 3520. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator dari implementasi kebijakan jaminan kesehatan daerah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nilai yang diperoleh dari tanggapan responden mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas Dinas Kesehatan/Puskesmas Kota Tasikmalaya dalam memberikan pelayanan tentang jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin menurut responden adalah sebesar 3030. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator dari kualitas pelayanan yang diberikan sudah sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Pengaruh implementasi Kebijakan (Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi) Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya diperoleh pengaruh sebesar 0,494 atau 49,4%, sedangkan pengaruh faktor luar yang tidak termasuk dalam variabel penelitian adalah sebesar 0,506 atau 50,6%, dengan nila F hitung sebesar 15,128 dengan kriteria penolakan Ho, jika Fhitung > Ftabel, dengan mengambil taraf signifikan sebesar 5 %, maka dari tabel distribusi F- Snedecor diperoleh F;k ; (n-k-1) = 67-2-1 adalah sebesar 1,34 atau cukup melihat sig F yaitu 0,000 yang artinya dengan lebih kecil dari 5 % masih menunjukan signifikan.
Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Meningkatkan Pelayanan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi di Dinas Tata Ruang Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Basuki Rahmat
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 2 (2020): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-imperatif.v1i2.25

Abstract

Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Tasikmalaya salah satunya dilakukan melalui pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan Lokasi. Pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi merupakan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptip analisis, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dalam meningkatkan pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya yang berhubungan dengan pengajuan fatwa rencana pengarahan lokasi, sehingga berjumlah 68 orang.Implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya yang di dasarkan kepada syarat-syarat pelaksanaan kebijakan, berpengaruh terhadap pencapaian pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, dimana pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya meningkat.
Pembaharuan Organisasi Sektor Publik dalam Perspektif Pemerintahan Daerah Basuki Rahmat
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 5 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i5.8051

Abstract

Reformasi dan perubahan dalam pemerintahan saat ini bukan merupakan fenomena baru bagi organisasi publik, hal tersebut dikarenakan upaya tersebut telah lama dilakukan sebagai upaya adanya perubahan dan reorganisasi. Reformasi dan perubahan memiliki perbedaan dalam organisasi publik, dimana reformasi sebagai upaya aktif dari para pemangku kebijakan untuk mengubah karakteristik birokrasi, sedangkan perubahan mengarah kepada dampak yang terjadi atas pelaksanaan reformasi yang digulirkan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang reformasi dan perubahan organisasi sektor publik yang terjadi dalam di daerah. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif sebagai suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang muncul pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, dengan tujuan untuk menggambarkan apa yang terjadi sebagaimana mestinya ketika penelitian itu dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan reformasi birokrasi dalam Pemerintah daerah telah berjalan dengan cukup baik, diantaranya dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Secara umum reformasi birokrasi yang dilaksanakan telah memberikan perubahan cukup baik, meskipun peningkatannya belum signifikan yang menunjukan masih diperlukan perbaikan-perbaikan terutama dalam pelayanan sektor publik.
Peranan Elit Lokal dalam Perumusan Kebijakan Tentang BUMDes Mandalakarya di Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Basuki Rahmat
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perumusan kebijakan merupakan proses dimana pemerintah, masyarakat dan organisasi lainnya mengembangkan kebijakan yang memandu pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan yang diperlukan. Merumuskan kebijakan yang efektif merupakan kunci untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi dan mencapai hasil yang positif bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis peranan elit lokal dalam perumusan kebijakan tentang BUMDes Mandalakarya di Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan informan penelitian yaitu pejabat pemerintahan Desa Ciwarak, BPD Desa Ciwarak, kelembagaan desa, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Ciwarak. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan faktor ketokohan, pendidikan dan tingkat ekonomi seseorang dapat mempengaruhi terhadap perumusan kebijakan dalam melakukan inovasi, pengembangan dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes Mandalakarya Desa Ciwarak.