<![CDATA[Keberadaan perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo yang rawan berpotensi bencana mengakibatkan rumah penduduk selalu direndam banjir jika turun hujan dan debit air sungai naik. Tidak terlepas dari bencana alam saja larangan mendirikan bangunan juga di atur dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Batasan masalah yang dikaji adalah penegakan sanksi pidana dan kendala penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro yang berpotensi menimbulkan bencana. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penegakan sanksi pidana dan kendala penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo yang berpotensi menimbulkan bencana. Hal ini menjadi pekerjaan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan solusi bagi penduduk yang berada dan bermukim di Sempadan Sungai Bengawan Solo. Dengan demikian upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu adalah membuat kebijakan yang melarang adanya bangunan dan permukiman di Sempadan Sungai Bengawan Solo, melakukan koordinasi dan sosialisai antara Pemerintah Daerah dan Aparat penegak hukum, melakukan sosialisasi terkait ancaman bencana banjir Sungai Bengawan Solo yang terjadi sewaktu-waktu khususnya pada daerah rawan bencana, membentuk personil penegak hukum di bidang Perumahan dan Kawasan Permukimaan, melakukan pengawasan dan memonitoring terhadap pemanfaatan lahan di Sempdan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro.Kata Kunci : penegakan sanksi pidana, perumahan dan permukiman, Sempadan Sungai Bengawan Solo]]>
