<![CDATA[Artikel ini membahas permasalahan tentang: (1) Bagaimana pelaksanaan pekerjaantenaga harian lepas dalam bidang pelayanan publik berdasarkan surat perjanjian kerjapemerintah kota malang dengan tenaga harian lepas di Dinas Kebersihan Dan PertamananKota Malang? (2) Apa hambatan yang dihadapi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan KotaMalang dalam pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas dalam bidang pelayanan publik?(3) Apa solusi atau upaya yang dapat dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaMalang untuk menghadapi hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepasdalam bidang pelayanan publik?Penelitian ini mengunakan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis yaitu suatupenelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalamkehidupan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yangdiperoleh dengan wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metodeanalisa data deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan ketentuan perjanjiankerja waktu tertentu dalam pasal 56 undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2003, dan dalam pelaksanaanya di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sesuaiPasal 10 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Kerja DinasDaerah.Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban ataspermasalahan yang ada bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang melakukanpelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas dalam bidang pelayanan publik dengan cukupbaik, namun masih perlu ada perbaikan. Beberapa permasalahan yang dihadapi ialah,terjadi ketidak sinambungan antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan dilapangan;perjanjian kerja yang mengikat para pekerja harian lepas kurang mengakomodir kebutuhanyang ada, sehingga membuat para tenaga harian lepas ini menjadi malas bekerja. Solusidalam menghadapi masalah pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas dalam bidangpelayanan publik di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang adalah, PemerintahKota Malang perlu membuat Perda kusus yang mengatur tentang ketenagakerjaan;Pemerintah Kota Malang juga perlu memberi wewenang Dinas Ketenagakerjaan danTransmigrasi untuk memberikan pengawasan terhadap masalah ini; penting bagi tenagaharian lepas ini untuk membuat serikat pekerja.Kata Kunci: Pelaksanaan, tenaga harian lepas, pelayanan publik]]>
