Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Jurnal Panorama Hukum RESAM Jurnal Hukum
Al Araf Assadallah Marzuki
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER LAGU) DI JEJARING MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN PRINSIP FAIR USE Al Araf Assadallah Marzuki
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.776 KB)

Abstract

Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 tidak mengatur mengenai penggunaan yangwajar atas karya cipta musik/lagu milik orang lain, sehingga terjadinya kekosongan hukummengenai fair use atas karya cipta tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untukmengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa Aturan-aturan hukum yang berkaitan denganfair use dalam TRIP’s, US Copyright Act 1976 dan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan aturan-aturan hukum dalam hal menyanyikanulang lagu milik orang lain di jejaring media sosial yang dapat dikatagorikan sebagai fair useatau termasuk kedalam pelanggaran hak cipta. Metode penelitian ini adalah yuridis normatifdengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) , pendekatan perbandingan(comparatif approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Berdasarkan hasilpenelitian diperoleh kesimpulan bahwa bentuk pengaturan prinsip fair use di dalam TRIP’sberlaku dengan sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara eksploitasi yang normal, tidakmerugikan kepentingan sah pemegang hak cipta, dan mengacu kepada prinsip fair use yangterdapat dalam Konvensi Berne dan Konvensi Rome. Fair use dalam UUHC Amerikamengacu kepada 4 faktor yang terdapat dalam section 107 UUHC Amerika. Sedangkanbentuk fair use di Indonesia terdapat dalam pasal 14 dan 15 UUHC Indonesia. Dalam halmenyanyikan ulang lagu (cover lagu) orang lain di jejaring media sosial menurut UUHCIndonesia merupakan pelanggaran hak cipta hal ini disebabkan karena tidak diaturnya fair useterhadap karya musik yang diumumkan di media digital. Sedangkan menurut UUHCAmerika tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai penggunaan yang wajar apabila mengacukepada 4 faktor tersebut yakni, tujuan penggunaan, sifat kenaturalan, jumlah sifat dari karyacipta yang dilindungi, jumlah dan bagian penting yang digunakan dari keseluruhan ciptaan,serta efek dari penggunaan yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta.Berdasarkan Konvensi Berne dapat dikatakan sebagai fair use selama tidak mencideraikepentingan yang sah dari pencipta dan tidak merugikan hak moral pencipta.Kata kunci: fair use, penggunaan yang wajar, hak cipta, lagu, musik, internet
Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Aktifitas Ad Tracking Di Ruang Siber Marzuki, Al Araf Assadallah
RESAM Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2021): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v7i2.61

Abstract

Perlindungan data pribadi khususnya dalam pemanfaatan ad tracking guna untuk melakukan preferensi iklan terhadap pengguna belum di atur secara eksplisit, hal ini dikarenakan mengenai apa yang dimaksud dengan jenis-jenis data pribadi dalam perundang-peraturan khususnya dalam transaksi informasi teknologi belum mengatur mengenai pengklasifikasian data pribadi, sehingga diharapkan preferensi iklan dapat dimasukkan kedalam bentuk klasifikasi bentuk perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu Pertama, untuk menghormati hak privasi setiap orang tanpa tindakan memata-matai. Kedua, pengguna banyak menghabiskan lebih banyak uang untuk membelanja di situs ecommerce, dan pengguna tidak menginginkan preferensi iklannya terlihat di publik. Dan ketiga, agar data pribadi dalam preferensi iklan tidak digunakan untuk kepentingan iklan politik yang dimana pengguna tidak mengetahui bahwa data pribadi mereka digunakan sebagai preferensi iklan dalam kampanye politik.
URGENSI PUTUSAN SELA BERKAITAN DENGAN HARTA KEKAYAAN PELAKU USAHA DALAM HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Marzuki, Al Araf Assadallah
Jurnal Panorama Hukum Vol 2 No 1 (2017): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.652 KB) | DOI: 10.21067/jph.v2i1.1757

Abstract

In 2008, there was a case that made KPPU disappointed, namely the case of Temasek which Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (STT) sold 40.8% of its shares in PT Indosat Tbk to Qatar Telecom QSC (Qtel) through the acquisition of Asia Mobile Holdings Pte Ltd (AMH) in the midst of the cassation remedy process, which exceeds the stipulated provisions to transfer its ownership of shares. There are 3 reasons why interlocutory judgment is urgent, which are (1) Judging the abuse of dominant position by Temasek group on the sale of Indosat shares to Qatar Telecommunication in the middle The Supreme Court's process of legal remedies, creates uncertainty of KPPU's and District Court's verdict which ignored by Temasek business group by violating article 27 letter (a) Anti – Monopoli Act. (2) Judging from the objective of the formulation of the Anti – Monopoli Act particularly , that the regulation of abuse of dominant position is given on the basis to protect business competition and the public interest. (3). Judging from the economic aspect, the interlocutory judgement is useful to secure the assets of business actors who do not have good faith during the proceeding process. There will be no economic losses.
Co-Authors