Muhammad Riza Aufa Rahman
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK NORMATIF PEKERJA PEREMPUAN DI PT. GATRA MAPAN (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam) Muhammad Riza Aufa Rahman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.229 KB)

Abstract

Islam menganjurkan manusia agar melaksanakan tugasnya, salah satu tugas manusia adalah bekerja. Bekerja merupakan salah satu sarana bagi manusia (baik laki-laki maupun perempuan) untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena bekerja merupakan salah satu bentuk dari jihad. Perempuan juga diperbolehkan bekerja diluar rumah selama ia tidak melupakan kodtratnya. Perempuan memiliki alat reproduksi yang berbeda dengan perempuan, maka perempuan berhak mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan yang berbeda dengan laki-laki.Penelitian ini membahas bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di sebuah perusahaan jika di tinjau dari UU Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak hak-hak normatif pekerja perempuan ditinjau dari pasal 81, 82 dan 83 Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 dan Hukum Islam. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologi yaitu pendekatan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi dimasyarakat.Hasil penelitian disebuah perusahaan menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 ada salah satu hak normatif pekerja perempuan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan, yakni hak untuk menyusui. Menurut hukum Islam semua hak-hak pekerja prempuan wajib dipenuhi sesuai dengan yang telah diatur didalam UU Ketengakerjaan jika suatu perusahaan tersebut sudah memiliki kemampuan untuk memenuhinya.Kata Kunci: UU Ketenagakerjaan, Pekerja Perempuan, Perusahaan