<![CDATA[Abstract The construction of public facilities in need of land. If in terms of land supply is reasonably widespread, then still the construction of public facility does not meet the constraints. But the issue is that natural resources are finite, and never gain breadth.  In line with the population and improvement of the dynamic aspirations of the community, the demands of the development for general interest increasingly to the forefront. However this activity to meet the demands of dealing with increasingly limited land availability and the land market has not yet woken up properly. This prompted a rise in land prices is less restrained, especially in urban areas. This condition is also pushing the speculators action seeking land profiteers (rent seeking) towards any transaction of land. Even the Act of speculators this land often interfere with the smooth running of the allocation of development that requires ground so complicate the provision of land for the construction of public interest and raises high cost economy. The purpose in this paper is to find out what factors hampered and know the right strategies and needs to be done by the relevant parties in the settlement of obstacles in the procurement of land for road construction in Jalan Lintas Selatan (JLS) that passes through the forest area in the village of Sindurejo, district Gedangan, Malang. In this paper using the method of empirical legal studies and law based fieldwork. The factors that hampered i.e. difficulty looking for compensation land forest areas as well as in terms of the culture of the law society that still has a magic religious. How to solve the bottleneck is the prospective land compensation in Situbondo, while the related regulation of the Minister of Forestry of p. 18/Menhut-II/2011 is there has been no settlement of loan use forest area and approach people per person over the harmonious Jalan Lintas Selatan (JLS) of Malang. Key words: procurement of land for roads, forest areaAbstrak Pembangunan fasilitas-fasilitas umum membutuhkan tanah. Apabila dalam hal persediaan tanah dirasa masih luas, maka pembangunan fasilitas umum tersebut tidak menemui kendala. Namun persoalan tanah tersebut merupakan sumber daya alam yang bersifat terbatas, dan tidak pernah bertambah luasnya. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan dinamika aspirasi masyarakat, tuntutan pembangunan untuk kepentingan umum semakin mengemuka. Namun aktivitas untuk memenuhi tuntutan ini berhadapan dengan ketersediaan tanah yang semakin terbatas dan pasar tanah yang belum terbangun dengan baik. Hal ini mendorong kenaikan harga tanah kurang terkendali, terutama di perkotaan. Kondisi ini juga mendorong para spekulan tanah melakukan tindakan mencari untung (rent seeking) terhadap setiap transaksi tanah. Bahkan tindakan spekulan tanah ini kerap mengganggu kelancaran alokasi pembangunan yang memerlukan tanah sehingga menyulitkan pengadaan tanah terutama untuk pembangunan kepentingan umum dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Tujuan dalam tulisan ini adalah mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat dan mengetahui strategi yang tepat dan perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam penyelesaian hambatan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di Jalan Lintas Selatan (JLS) yang melewati kawasan hutan di Desa Sindurejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Dalam tulisan ini menggunakan metode hukum empiris yang mendasarkan kajian hukum dan studi lapangan. Faktor yang menjadi penghambat yaitu sulitnya mencari lahan kompensasi kawasan hutan serta dari segi budaya hukum masyarakat yang masih memiliki magic religius. Cara menyelesaikan hambatan adalah adanya calon lahan kompensasi di Kabupaten Situbondo,sedangkan terkait Peraturan Menteri Kehutanan P.18/Menhut-II/2011 adalah belum ada penyelesaian atas pinjam pakai kawasan hutan serta melakukan pendekatan orang per orang atas terbangunnya Jalan Lintas Selatan Kabupaten Malang.  Kata kunci: pengadaan tanah untuk jalan, kawasan hutan]]>
