Noka Kholidal Hilmi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PELAKSANAAN PASAL 6 HURUF (d) PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT PEMBAHARUAN KARTU KELUARGA (Studi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo) Noka Kholidal Hilmi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan penelitian dengan menganalisis data, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo memiliki kewenangan melaksanakan program Pembaharuan Kartu Keluarga.Dengan adanya pendelegasian wewenang Pembaharuan Kartu Keluarga menimbulkan akibat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo diantaranya adalah adanya penambahan Sumber Daya Manusia, Hambatan yang banyak terjadi dalam pelaksanaan pasal 6 huruf d yaituKurangnya kesadaran dari masyarakat atau Apatis, Tingkat pendidikan yang belum optimal, Upaya dalam mengatasi masalah sosialisasi adalah: Mendatangi langsung kepada masyarakat atau warga Kabupaten Ponorogo, Mengadakan pelatihan kepada perangkat desa, Mengadakan sosialisasi langsung kepada warga desa atau kelurahan, Mengoptimalkan pencarian data warga setempat yang berada di wilayah yang sulit dijangkau. Kata kunci: Kewenangan, Pendelegasian Pembaharuan Kartu Keluarga, Sosialisasi.