<![CDATA[Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, penegakkan hukum, ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan fungsinya dengan baik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri, diberikan wewenang untuk menggunakan senjata api. Senjata api tersebut digunakan untuk melindungi warga masyarakat, menjaga diri, dan sesama anggota Polri dari kemungkinan ancaman pelaku kejahatan. Ketentuan mengenai kewenangan penggunaan senjata api secara sederhana diatur pada pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sayangnya, senjata api yang digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas Polri tidak digunakan sebagaimana mestinya. Di lapangan, terjadi berbagai kasus penyalahgunaan senjata api oleh oknum anggota Polri. Kasus penyalahgunaan senjata api terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Timur. Oknum anggota yang menjadi tersangka berada dalam kesatuan Kepolisian Daerah Jawa Timur, maka proses hukum yang berlangsung dipimpin langsung oleh jajaran Polda Jawa Timur. Korban dari kasus penyalahgunaan senjata api ini adalah warga sipil. Permasalahan dan tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, mengetahui serta memahami bagaimana Polda Jawa Timur menanggulangi penyalahgunaan senjata api diluar tugas jabatan yang dilakukan anggotanya. Juga mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, mengetahui serta memahami apa konsekuensi yuridis bagi oknum anggota yang Polda Jawa Timur yang menyalahgunakan kewenagan senjata api. Data dihimpun dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Data tersebut kemudian diolah dan dibahas secara kualitatif  yang selanjutnya disajikan secara deskriptif. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah dihimpun, upaya Polda Jatim dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan senjata api adalah dengan cara melakukan pembinaan rutin, pembinaan ketika terjadi kasus pelanggaran, dan pembinaan setelah terjadi kasus pelanggaran. Sedangkan konsekuensi yuridis yang diterima oleh anggota Polri yang menyalahgunakan kewenangan senjata api yang terberat adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Kedinasan Kepolisian Republik Indonesia. Kata Kunci: Penyalahgunaan Kewenangan, Senjata api, Kepolisian.]]>
