<![CDATA[Penulisan skripsi ini dibahas mengenai pemeriksaan kerugian keuangan yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah terkait pelaksanaan pemeriksaan kerugian keuangan negara terhadap suatu kasus yang berindikasi terjadi kerugian keuangan negara. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat merupakan lembaga yang paling sering digunakan jasanya dalam menghitung kerugian keuangan negara oleh penyidik dibandingkan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hal tersebut agar produk kerja bidang investigasi BPKP terjaga kualitasnya maka memerlukan pedoman investigasi. Tujuan dari skripsi ini agar dapat mengetahui, mendiskripsikan, serta menganalisis mengenai pelaksanaan pemeriksaan khusus Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dalam menentukan indikasi kerugian keuangan Negara berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku serta hambatan dan upaya yang dilakukan. Pelaksanaan pemeriksaan kerugian keuangan negara yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat melalui beberapa tahap yaitu pra perencanaan, perencanaan, pengumpulan dan evaluasi bukti, pengkomunikasian hasil audit, pengelolaan kertas kerja audit, dan laporan audit. Adapun beberapa hambatan yang terjadi dalam melaksanakan pemeriksaan yaitu terkait anggaran, sumber daya manusia, dan waktu. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hasil kerja yang tidak maksimal karena hambatan tersebut yaitu meminta bantuan kepada penyidik, memaksimalkan waktu dan sumber daya manusia yang ada. Â Â Â Kata kunci : Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara, BPKP]]>
