Dona Sri Sunardi Wijayanti
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA TIDAK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA AHLI WARIS TERPIDANA KORUPSI UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi di Kejaksaan Negeri Blitar) Dona Sri Sunardi Wijayanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti membahas menganai Dasar Pertimbangan Jaksa Pengacara Negara Tidak Mengajukan Gugatan Kepada Ahli Waris Terpidana Korupsi untuk mengembalikan Kerugian Keuangan Negera. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya suatu aturan, namun dalam pelaksanaannya atau prakteknya masih terdapat aparat hukum yang belum memahami aturan tersebut yaitu aturan mengenai Tindak Pidana Korupsi UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait permasalahan saat terpidana kasus korupsi meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat dua rumusalan masalah, yaitu sebagai berikut: (1). Apa dasar pertimbangan jaksa pengacara negara tidak mengajukan gugatan kepada ahli waris terpidana korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negera di Kejaksaan Negeri Blitar ? (2). Bagaimana upaya kejaksaan negeri Blitar sebagai jaksa pengacara negara untuk mengembalikan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi? Selanjutnya penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridissosiologis, jenis dan sumber data mengunakan jenis data primer dan sekunder, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data Deskriptif Kualitatif dengan membuat Deskriptif fenomena yang diselidiki dengan melukiskan fakta secara cermat. Sedangkan analisis Kualitatif dengan cara mengolah data hasih wawancara serta studi kepustakaan yang diperoleh kemudian dianalisis secara Kualitatif untuk memperoleh data Deskriftif. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian diatas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan mengenai terkait pengembalian kerugian keuangan negara oleh ahli waris, dapat dilakukan apabila terpidana korupsi sebelum meninggal dunia belum membayar uang pengganti, atau belum menjalani pidana penjara subsidiernya.   Kata Kunci: Korupsi, Terpidana Meninggal, Pengembalian Keuangan Negara, Jaksa Pengacara Negara, Gugatan, Ahli Waris.
Pandangan Filsafat Hukum Terkait dengan Etika Profesi Adityadarma Bagus Priasmoro Suryono; Dona Sri Sunardi Wijayanti; Irene Fransisca Liemanto; Qonrezti Shebilla Kalia; Andika Cahyo Bintoro
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 1 No 7 (2020): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Some examples of cases of client neglect by rogue advocates or black advocates are a reflection that the arrangements regarding the code of ethics for the advocate profession in Indonesia have not worked as they should. This becomes the initial urgency that professional ethics is an important role in the enforcement of discipline, honor and dignity of a profession in general, both associations and individuals who work as advocates. Then, the code of ethics as a form of professional ethics not only stops at the level of thought and theory, but also must be applied practically in the field. Professional ethics according to a comprehensive study of legal philosophy is needed to uphold the spirit of the advocate profession both from upstream to downstream, especially when discussing morality. In this paper, the author takes the example of Joko Sriwidodo as an illustration.