Dewi Riyanti
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

SINERGI BUMN MENURUT PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN PER-05/MBU/2008 JO PER-15/MBU/2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013) Dewi Riyanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada tahun 2008 muncul gagasan di lingkungan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan Sinergi yang dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung antara anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi BUMN yang diatur didalam Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012. Dimana sinergi BUMN oleh KPPU dianggap sebagai sebuah pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat yakni pasal 19 huruf d dan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, sedangkan BUMN dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 mendapat pengecualian untuk melakukan monopoli. Putusan KPPU terkait dengan sinergi BUMN dapat kita lihat dalam Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013 tentang penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Implementasi “layanan electronic point of sales (e-Pos)” di Bandar Udara Soekarno Hatta Kata Kunci : Sinergi BUMN, Persaingan Usaha, Pengadaan Barang dan Jasa