<![CDATA[Pada skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil sebagai wakil atau kuasa hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil sebagai wakil atau kuasa hukum yang diberikan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan tujuan bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Pada dasarnya banyak yang belum mengetahui mengenai pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil tersebut, maka atas dasar hal tersebut akan diulas mengenai pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil tersebut. Tujuan dari skripsi ini agar dapat mengetahui dan memahami pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil sebagai wakil atau kuasa hukum dari Badan atau pejabat Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara serta untuk menegetahui, menemukan, dan menganalisis hambatan dari pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil atau kuasa hukum. Pelaksanaan tugas pegawai negeri sebagai wakil atau kuasa hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yaitu dengan memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Dalam negeri No. 12 tahun 2014 dan melalui prosedur dari pemberian surat tugas hingga pembuatan surat kuasa khusus kemudian pada pelaksanaannya prosentase pegawai negeri sipil sebagai wakil atau kuasa hukum mengalami keberhasilan dalam menjalankan tugas meskipun terdapat hambatan yang dirasakan baik dari pns itu sendiri maupun dari PTUN Â Kata kunci: Pelaksanaan, Pegawai Negeri Sipil, Kuasa Hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara]]>
