<![CDATA[Persoalan lingkungan adalah persoalan kita bersama, dampak negatif dari industrialisasi menyebabkan kerusakan lingkungan. Masyarakat sebagai kelompok terdampak dari kerusakan lingkungan sudah seharusnya dilibatkan dalam pengambilan kebijakan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan. Apalagi jika kerusakan itu diakibatkan oleh beroperasinya suatu industri yang ada di sekitar tempat tinggal mereka, beroperasinya suatu industri tentu saja akan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan yang pasti tentu saja kerusakan lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Untuk itu penulis tertarik melihat sejauh mana pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan di Kabupaten Malang, dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam persoalan izin lingkungan. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini mengkaji penelitian ini didasarkan pada asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian ini diketahui Partisipasi masyarakat terhadap izin lingkungan suatu badan usaha di Kabupaten Malang dalam kaitannya implementasi PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan hanya sebagai obyek dari izin lingkungan tersebut, padahal harusnya masyarakat menjadi subyek dalam izin lingkungan.Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Izin Lingkungan, Pelaku Usaha.]]>
