<![CDATA[Maraknya tindak pidana pornografi di dunia maya khususnya media sosial membuat pemerintah semakin gencar melakukan pembaharuan hukum terutama dibidang pembuktian atas bukti elektronik. Semakin banyaknya kasus kejahatan dunia maya yang bermunculan, semakin beragam pula alat bukti elektronik yang muncul salah satunya adalah bukti berupa screenshot. Selain itu kasus-kasus yang menyangkut pornografi di media sosial juga banyak menggunakan bukti screenshot, sebagai bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang di dakwakan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai acuan sistem hukum acara di Indonesia belum menentukan secara jelas bagaimana kedudukan dan kekuatan dari alat bukti elektronik berupa screenshot dalam persidangan. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menyebutkan bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah, namun jika dikaitkan dengan masalah keotentikan dan keaslian bukti elektronik masih banyak orang yang meragukan apakah bukti elektronik yang dihadapkan ke persidangan merupakan bukti yang asli tanpa adanya manipulasi data. Atas sebab ini, maka diharapkan terdapat pengaturan secara lebih jelas menyangkut syarat-syarat penyertaan bukti elektronik kehadapan sidang dalam peraturan perundang-undangan agar tercapainya sebuah kepastian hukum atas alat bukti elektronik dalam sistem hukum acara di Indonesia.Kata Kunci: Bukti Elektronik, Screenshot, Tindak Pidana, Pornografi, Media Sosial]]>
