<![CDATA[Andri HermawanIkaningtyas, Ratih Dheviana P. HT. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : andri.hermawan.hukum@gmail.com Abstrak Artikel ini membahas tentang dokumen identitas pelaut sebagai wujud perlindungan hukum tenaga kerja ABK (Anak Buah Kapal) Indonesia di kapal perikanan berbendera asing. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dan Undang Undang No.1 Tahun 2008 tentang konvensi perubahan dokumen identitas pelaut 1958 mempunyai aturan sama yaitu Perlindungan hukum dalam bentuk Identitas diri bagi Anak Buah Kapal. Akibatnya, terjadi konflik hukum yang sama-sama mengatur mengenai identitas diri ABK. Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang—undangan ( statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknis analisis bahan hukum pada penelitian ini adalah interpretasi sistematis. Metode dan bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian diolah hingga penulis menemukan jawaban atas perumusan masalah yang ada, yaitu konflik hukum yang terjadi merujuk kepada asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Dokumen Identitas Pelaut memenuhi bentuk kepastian perlindungan hukum dalam bentuk identitas selama Anak Buah Kapal berada di kapal berbendera asing. Kata kunci: Dokumen Identitas Pelaut, Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia, Anak Buah Kapal, Kapal Perikanan Berbendera Asing]]>
