<![CDATA[Abstract               This research aims to find out about law evidence of marriage agreements with segregation of assets who made ​​after a mixed marriage in order to obtain the title of property as well as the status of property rights on property acquired after the execution of mixed marriage were confirmed in the marriage covenant. The method in this research used normative juridical, using legislation approachand case approach from Court Decision.              The enactment of Government Regulation No. 103 of 2015 concerning Home Ownership or Housing for Foreigners who domiciled in Indonesia is expected to provide legal certainty about equality for the perpetrators of a mixed marriage in terms of property rights over land , namely its obligation to prove the separation of joint property through property separation agreement, but in fact the burden of proof segregation of assets pose problems for the perpetrators of mixed marriages who have already married without marriage agreement before marriage. In order to make a marriage agreement after a mixed marriage took place in order to maintain the status of property rights to land is the determination of how to apply to the Court, as well as on the Tangerang District Court Decision No. 269/Pen.Pdt.P/2015/PN.TNG . Key words: marriage agreement, mixed marriage, property ownership Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum pembuktian perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta yang dibuat setelah perkawinan campuran guna memperoleh hak milik atas properti serta status hak milik atas properti yang dibeli setelah pelaksanaan perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus dari Penetapan Pengadilan. Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian bagi Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tentang persamaan kedudukan bagi pelaku perkawinan campuran dalam hal hak milik atas tanah, yaitu kewajibannya untuk melakukan pembuktian adanya pemisahan harta bersama melalui perjanjian pemisahan harta, namun kenyataannya kewajiban pembuktian pemisahan harta menimbulkan permasalahan bagi pelaku perkawinan campuran yang telah terlanjur menikah tanpa adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta sebelumnya. Agar dapat membuat Perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta setelah perkawinan campuran berlangsung guna mempertahankan status hak milik atas tanah adalah dengan cara mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan, seperti halnya pada Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 269/Pen.Pdt.P/2015/PN.Tng. Kata kunci: perjanjian perkawinan, perkawinan campuran, hak milik atas properti]]>
