<![CDATA[Abstract This study aims to determine the legal considerations judge in Decision No. 26 / Pdt.G / 2013 / Pn.Psp.Sbh where the verdict the judge declared the execution is done using effort Parate execution may not be legally valid as well as examine the legal consequences arising from their norm conflict between Article 6 of Law No. 4 of 1996 on Mortgage of Land along Museums Relating to Land (UUHT) which is the legal basis Parate Execution with Article 224 HIR. The method used in this research is normative. With the specification of descriptive analytical research where the research was conducted to provide a more detailed about a symptom or phenomenon. source data used is the Law and the books of literature related to the research problem. Legal materials analysis presented systematically. Based on research that has been done, the conflict between Article 6 UUHT norm with Article 224 HIR has raised many legal consequences. one of them is the different opinions among the judges on the implementation of Parate Execution, as is the case of Decision No. 26 / Pdt.G / 2013 / Pn.Psp.Sbh, stating that an Execution carried out by the creditors under Article 6 UUHT is legally not valid. according to the researcher, the judge in Padang Sidimpuan Court is less careful in applying the law. Key words: parate execution, effects conflict norma, judge legal consideration Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/Pn.Psp.Sbh dimana dalam amar putusannya hakim menyatakan eksekusi yang dilakukan menggunakan upaya Parate Eksekusi tersebut tidak sah secara hukum serta mengkaji akibat hukum yang timbul akibat adanya konflik norma antara Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) yang merupakan dasar hukum Parate Eksekusi dengan Pasal 224 HIR. Metodeyang digunakan dalam penelitian ini yuridisnormatif. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dimana dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena, sumber data yang digunakan adalah Undang-Undang dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisis bahan Hukum yang disajikan secara sistematis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adanya konflik norma antara Pasal 6 UUHT dengan Pasal 224 HIR telah menimbulkan banyak akibat hukum salah satunya adanya dualisme pendapat dikalangan hakim mengenai pelaksanaan Parate Eksekusi, sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/Pn.Psp.Sbh, menyatakan Pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan oleh Kreditur berdasarkan Pasal 6 UUHT tidak sah secara hukum, menurut peneliti majelis hakim Pengadilan Padang Sidimpuan kurang cermat dalam menerapkan hukum. Kata kunci: parate eksekusi, akibat hukum konflik norma, pertimbangan hukum hakim]]>
