<![CDATA[Abstract The writing of this thesis journal discusses the legal issues regarding the Legal Implications for Notary Public in the process of Notary juridicature allegedly committing Crime after the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012. This is motivated by the annulment of Article 66 paragraph (1) of Law Number 30 of 2004 concerning Notary on the phrase with the approval of the Supervisory Council of Regions by the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012. As time went on Law Number 30 Year 2004 it is amended into Law No. 2 of 2014 concerning Notary. In article 66 paragraph (1) it states in terms of calling the Notary for the benefit of judicial proceedings investigators, prosecutors and judges must obtain the approval of the Honorary Council of Notary. But in practice, the Notary call for the judicial process is still using the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012 as a result of the lack of establishment of the Honorary Council of Notary . Thus it raises the question, “ How the legal protection for notary in the interrogation procces of suspected criminal offenses†“How legal protection for the Notary if in the interrogation process of Notary suspected committing criminal offenses referred to Constitutional Court decision No. 49 / PUU-X / 2012 “ “ The attempts of Notary and Ministry of Justice and Human Rights to make effective the approval request of Honorary Council in the interrogatin process of Notary suspected of committing criminal offensesâ€. On the use of research methods in this thesis is empirical legal research. The approach used is a sociological juridical approach. The results of Discussion of this thesis is that the legal protection for the Notary if in the interrogation process of Notary suspected committing criminal offenses after the decision of the Constitutional Court Number 49 / PUU-X / 2012 is use the right of refusal. The legal implications for the Notary if in the interrogation process of Notary suspected committing criminal offenses referred to Constitutional Court decision No. 49 / PUU-X / 2012 is that a Notary may be subject to administrative sanctions in the form of a written warning, suspension, honorable discharge, as well as dishonorable discharge. In addition, if the Notary opens the secrets of deed contents then to him may be charged with Article 322 Book of Law of Criminal Law. Efforts by by Public Notary and Ministry of Justice and Human Rights to make effective the approval request of Notary Honorary Council in the process of Notarial Court allegedly committing is to provide socialization for law enforcement officers and also immediately establish Honorary Council of Notaries and clarify any authority of Honorary Council of Notaries and where the domicile Key words: legal protection notary, implications of law, calls for notary, interrogation process of notary, criminal acts of notary Abstrak Penulisan jurnal ini dilatar belakangi dengan adanya pembatalan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris pada frasa dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Di dalam pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Dalam prakteknya saat ini pemanggilan Notaris untuk proses penyidikan masih menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Sehingga menimbulkan pertanyaan, “Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dalam proses penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidanaâ€. “Bagaimana implikasi hukum bagi Notaris jika dalam proses penyidikan terhadap Notaris mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012†“Bagaimana upaya Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengefektifkan permintaan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses penyidikanâ€. Metode penelitian yang digunakanan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum bagi Notaris dalam proses penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 Hasil Pembahasan dari penelitian jurnal ini bahwa perlindungan hukum bagi Notaris dalam proses penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana adalah menggunakan hak ingkarnya. Implikasi hukum bagi Notaris jika dalam proses penyidikan terhadap Notaris mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 adalah Notaris dapat dikenakan sanksi administratif. Selain itu kepadanya dapat dituntut dengan pasal 322 KUHP. Upaya Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengefektifkan permintaan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris ialah memberikan sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan juga segera membentuk Majelis Kehormatan Notaris dan memperjelas apa saja kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dan dimana tempat kedudukannya Kata kunci: perlindungan hukum notaris, impikasi hukum, pemanggilan notaris, proses penyidikan notaris, tindak pidana notaris]]>
