<![CDATA[Juan Aldo Suastomo Suarto, Prof. Masruchin Rubai, S.H., MS., Ardi Ferdian, S.H., Mkn Law Faculty of University Brawijaya Email: suarto.jr@gmail.com ABSTRAK Penulisan skripsi ini membahas mengenai penegakkan hukum mengenai pemenuhan kewajiban uji tipe terhadap kendaraan bermotor penyandang disabilitas di Kota Malang yang mana kewenangan dari penegakkan hukum ini ada pada fungsi Satuan Lalu Lintas Polres Malang Kota. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah terkait pelaksanaan penegakkan hukum dari Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan bermotor penyandang disabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan mengatur lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban uji tipe yang harus dilaksanakan, baik itu untuk kendaraan bermotor dan ataupun yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas. Tujuan dari penulisan skripsi ini agar dapat mengetahui dan memahami segala sesuatu yang merupakan kejadian fakta/konkrit dalam penegakkan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan bermotor penyandang disabilitas di Kota Malang. Juga mengetahui seberapa efektif hukum yang ada sekarang ini dalam menangani permasalahan yang di bahas di dalam penulisan skripsi ini. Hambatan penegakkan hukum bagi kendaraan bermotor penyandang disabilitas yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe dipengaruhi faktor informasi, fasilitas, dan proses dalam pemenuhannya. Â Kata Kunci: Penegakkan, Disabilitas, Kendaraan Bermotor]]>
