<![CDATA[R. Muktasim Billah, M. Dahlan,. S.H., M.H.The Faculty of Law, Brawijaya UniversityEmail: bill.fim16@gmail.com Ringkasan Hak recall anggota DPR RI sepenuhnya merupakan wewenang parpol sebagaimana yang diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Ketentuan ini memberikan ruang interpretasi yang terlalu luas atau bahkan pengaburan makna bagi partai politik untuk me-recall anggotanya. Recall oleh parpol menandakan adanya kedaulatan diatas kedaulatan rakyat yang telah di amanatkan kepada anggota DPR RI. Kedaulatan parpol ini di dukung dengan tidak adanya parameter yang jelas terlebih tanpa sedikitpun memberikan ruang bagi konstituen untuk terlibat dalam pelaksanaan recalling. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa lalu kemudian merekonstruksi ulang prosedur recall anggota DPR RI yang ada didalam UU No 17 Tahun 2014 dengan melibatkan dimensi deliberatif, yakni dimana usulan recall oleh partai politik harus disahkan terlebih dahulu dalam suatu diskursus publik. Hal ini sangat penting untuk melihat apakah usulan recall tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat sekaligus mencegah terjadinya praktek daulat partai atas anggotanya yang menjadi anggota DPR RI.  Kata kunci: Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR RI, Rekonstruksi, Deliberative RecallAbstract Right to recall members of Parliament are fully within the authority of political parties as stipulated in Article 239 of Law Number 17 Year 2014. This provision gives room for interpretation is too broad or even blurring of meaning for a political party to recall its members. Recall by the parties indicate sovereignty over the sovereignty of the people that have been commissioned to members of the House of Representatives. Sovereignty is a political party supported by the absence of clear parameters especially without the slightest provide space for constituents to engage in the implementation of recalling. This research seeks to analyze and then reconstruct the recall procedure members of Parliament who are in Law No. 17 of 2014 involving deliberative dimension, which is where the proposed recall by the political party to be passed in a public discourse. It is very important to see if the recall proposal in accordance with the aspirations of the people and prevent the practice of good fortune on the party members who become members of Parliament.  Keywords: Removal the Member of DPR RI, Reconstruction, Deliberative Recall  ]]>
