<![CDATA[Findy Pratama Asfara, Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., Fitri Hidayat, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya findypratama@gmail.com ABSTRAK Dualitas hukum yang berujung pada konflik hukum terkait pengaturan masalah putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian yakni antara Undang-Undang Perkawinan beserta aturan pelaksanaanya dan Kompilasi Hukum Islam yang memberikan peran kepada lembaga peradilan agama dalam hal menentukan putusnya sebuah perkawinan sedangkan Hukum Islam yang terefleksi di dalam Fiqih yang selama ini menjadi pedoman dan peraturan yang mengikat dalam masyarakat Islam menghendaki bahwa perceraian dapat dilakukan atas dasar inisiatif dari suami secara sepihak dan tanpa ada campur tangan dari lembaga peradilan. Sehingga dengan adanya talak yang diucapkan diluar sidang pengadilan mengakibatkan ketidakpastian hukum karena dampak yang muncul ialah ketidakjelasan status dari perkawinan. Kata Kunci : Keabsahan, Talak, Hukum Islam, Hukum Positif.  ABSTRACT The duality of law that led to the conflict of laws related to regulation problems in breakup of marriage caused by divorce between the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law that provides role to the judicial institutions of religion in terms of determining the breakup of a marriage while Islamic law is reflected in the Fiqh which has been become a guidelines and regulations that are binding in an Islamic society requires that divorce can be done on the initiative of the husband unilaterally and without any interference from the judiciary. As the result of divorce that pronounced outside the court trial led to legal uncertainty because of the impact that shows up is uncertainty regarding the status of marriage that has been done as well as the validity of divorce has been pronounced. Keywords: Validity, Divorce, Islamic Law, Positive Law.]]>
