<![CDATA[Yuni Aprilia, Lutfi Effendi.SH.MH,.Dr. Tunggul Anshari SN, SH. MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ringkasan Penulisan artikel ilmiah ini membahas tentang keterkaitan Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi terhadap pengembangan Pariwisata Pulau Merah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang ditinjau dari dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 8 Huruf D. Hal ini terkait dengan Pemerintah Kabupaten yang mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan kewenangan dengan pedoman pada ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku. Upaya pengembangan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Peningkatan bisnis pariwisata yang signifikasi memiliki dampak yang kompleks bagi masyarakat dengan menambahnya pemasukan pajak bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan dapat dipastikan akan memperkuat belanja daerah yang bertujuan untuk investasi. Dan pengembangan sektor pariwisata menjadi andalan perekonomian daerah. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi tidak lepas dari potensi pariwisata yang dimiliki, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi diperlukan berbagai usaha dengan cara penerimaan pajak atau retribusi maupun pendapatan lainnya yang dimungkinkan dapat menambah keuangan daerah. Pemerintah wajib mengembangkan potensi wisata guna untuk menambah Pendapatan Asli Daerah dan dapat memberi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Oleh kaerena itu otonomi daerah yang pada hakekatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa, memerlukan bimbingan dan pengawasan Pemerintah, sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah ciptaan Pemerintah. Kata kunci : Pengembangan Pulau Merah terkait dengan Pendapatan Asli Daerah Banyuwangi  IMPLEMENTATION OF ARTICLE 8 LETTER D REGIONAL REGULATION NUMBER 13 YEAR 2012 RELATED TO PULAU MERAH ECOTOURISM DEVELOPMENT IN BANYUWANGI REGENCY AS AN EFFORT TO INCREASE REVENUE Yuni Aprilia, Lutfi Effendi.SH.MH,.Dr. Tunggul Anshari SN, SH. MH Faculty of Law Universitas Brawijaya Summary This article dicusses the correlation of Local Government, Department of Tourism, Youth and Sports Department of Banyuwangi in the development of Pulau Merah in an effort to increase local revenues in the perspective of the Government Regulation No. 13 Year 2012 Article 8 Letter D. It is related with the Local Government which organizes and manages the affairs of tourism in accordance with the authority by refering to the guidelines on the law applicable. significance increaseon tourism business has complex effects for society by the increase in tax revenues for the Government of Banyuwangi and will certainly reinforce regional spending aimed at investment. The development of tourism becomes the mainstay of the regional economy. The development of the tourism sector in Banyuwangi cannot be separated from the tourism potential it owns.In order to increase revenue in Banyuwangi, many attempts are needed to be done such as by means of tax or revenues or other incomes to increase local revenues. The Government shall develop the tourism potential in order to increase regional revenue and be able to provide new jobs for the community. Therefore, regional autonomy contains independence and initiative, requires the guidance and supervision of the Government, so it is not transformed into sovereignty. Regional Autonomy and autonomous regions are created by the Government.   Keywords: Pulau Merah Development related to BanyuwangiRegional Revenue]]>
