<![CDATA[Adinda Permata Sari, Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH., M.Hum. Agis Ardiansyah, SH, LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : adndaps@gmail.com Abstraksi Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler telah menjelaskan bahwa pejabat konsuler memiliki hak kekebalan dan keistimewaan yang dimulai ketika mereka di berikan surat kepercayaan dari Negara pengirim ke Negara penerima dan di setujui oleh Negara penerima. Hak kekebalan dan keistimewaan juga di berikan kepada keluarga yang tinggal satu rumah dengan pejabat konsuler tetapi tidak semua hak kekebalan yang dimiliki pejabat konsuler sama dengan yang di berikan kepada keluarga. Namun, ditemukan masalah berkaitan dengan pasangan sesama jenis dari pejabat konsuler yang di rasa tidak sesuai dengan Hukum Nasional Indonesia. Faktanya Indonesia tidak melegalkan perkawinan sesama jenis. Hal ini terjadi karena tidak adanya batasan keluarga bagi pejabat konsuler. Dalam penelitian ini, penulis memilih metode yuridis normatif dengan tujuan untuk memberikan batasan dari keluarga pejabat konsuler, sehingga dapat menemukan solusi berkaitan dengan pengakuan Indonesia terhadap pemberian hak kekebalan dan keistimewaan terhadap pasangan sesama jenis bagi pejabat konsuler . Kata Kunci : Pejabat Konsuler, Batasan Hukum, Member Of The Family, Hak Kekebalan Dan Keistimewaan,  Pasangan Sesama Jenis    RECOGNITION OF THE MEMBER OF THE FAMILY AS WELL AS THE LEGAL LIMITATION FOR CONSULAR MINISTER ON EQUAL MARRIAGE TYPES BASED ON THE 1963 VIENNA CONVENTION Adinda Permata Sari, Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH., M.Hum. Agis Ardiansyah, SH, LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : adndaps@gmail.com  Abstract The 1963 Vienna Convention On Consular Relations had explained that the consular had privileges and immunities that begins when they are given credential letter from the sending state to the receiving state and approved by the receiving state.  The privileges and immunities is also given to the member of their families part of their households, but not all the consular privileges and immunitis similiar to that given to the member of their families. However, there was a problem about equal marriage types from the consular that make a sense incompatible with National law and regulations of Indonesia. The fact is Indonesian did not legalized equal marriage types. This occurs due to the absence of member of the family limitation for consular. In this work, the author choose the juridical normative reseacrch methods with the aim to provide constraint of the member of the family, so it can be find solution with regard to the recognition of Indonesia to give the privileges and immunities to equal marriage types for the consular minister. Keywords: Consular, Legal Restrictions, member of the family, privileges and immunities, equal marriage types]]>
