<![CDATA[Desy Retno Oktaviani, Dr. Istislam S.H., M.Hum., Agus Yulianto S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : hukum@ub.ac.id ( desyoktaviani04@gmail.com ) ABSTRAK Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan pasal 187 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung terkait Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Hotel, dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pasal 187 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung terkait Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Hotel, serta untuk mengetahui dan me-nganalisis upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penulis menggunakan data primer, sekunder yang disusun secara sistematika. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaannya tidak efektif. Terdapatnya hambatan-hambatan yakni kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, rendahnya ketaatan dan kesadaran hukum pihak hotel, sulitnya pemenuhan berkas persyaratan administrasi.  Kata Kunci : Efektivitas, Pelaksanaan, Sertfikat Laik Fungsi, Bangunan Hotel        Abstract The purposes of this thesis are: to understand and analyse the supporting factors of ineffectiveness of Article 187 Clause 1 Local Regulation of Malang Number 1 Year 2012 implementation concerning Buildings in relation with hotel’s Certificate of Proper Function, to find out and analyse the obstacles of the implementation, and to seek the efforts that had been done to overcome those obstacles. This research was using the empirical approach with juridical sociological methods. The Author used primer and secondary data systematically. Result showed that there are several factors that are causing the ineffectiveness of the regulation implementation. The obstacles are: the lack of socialisation from Department of Public Work and Spatial Planning Malang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang), the low awareness from hotel managements, and the difficulties in fulfilling the administration requirements. Keyword : Effectiveness, Implementation, Certificate of Building Proper Function, Hotels]]>
