<![CDATA[Aveto Bagasworo., Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: bagasworoa@gmail.com  ABSTRAK  Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mewajibkan pelaku usaha untuk menotifikasi penggabungan perseroan terbatas maksimal 30 (tiga puluh) hari telah berlaku efektif secara yuridis atau tepatnya setelah disetuju Menteri Hukum dan HAM. Kewenangan yang dimiliki KPPU sesuai pasal 47 yaitu menetapkan sanksi administratif berupa pembatalan atas penggabungan perseroan terbatas. KPPU akan melakukan penilaian terhadap notifikasi penggabungan perseroan terbatas dan apabila terdapat pelanggaran terhadap UU Anti Monopoli, KPPU sesuai kewenangannya dalam pasal 47 UU Anti Monopoli yaitu dapat menetapkan sanksi administratif berupa pembatalan atas penggabungan perseroan terbatas. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perseroan terbatas hasil penggabungan tersebut khususnya mengenai status hukum perseroan terbatas bersangkutan yang dibatalkan oleh putusan KPPU, sedangkan tindakan penggabungan tersebut sebelumnya telah sah secara hukum atas dasar persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Sistem notifikasi mandatory post-merger yang dianut Indonesia ini tidak efektif sebab dapat mengakibatkan status hukum sebuah perseroan terbatas yang menggabungkan diri tersebut harus kembali seperti keadaan semula, akan tetapi peraturan pedoman lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan penggabungan perseroan terbatas oleh KPPU belum ada hingga saat ini sehingga hal ini merugikan perseroan terbatas bersangkutan yang melakukan penggabungan serta menjadi sebuah ketidakpastian dan kekosongan hukum.  Kata Kunci: Notifikasi, Penggabungan Perseroan Terbatas, Pembatalan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.             THE CONSEQUENCES OF LEGAL NOTIFICATION ON THE MERGER OF LIMITED LIABILITY COMPANY WHICH VIOLATED THE LAW NUMBER 5 YEAR 1999 ON THE PROHIBITION OF THE PRACTICE OF MONOPOLY AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION Aveto Bagasworo., Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn. Faculty of Law, Brawijaya University Email: bagasworoa@gmail.com  ABSTRACT  Article 29 Paragraph (1) of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition obliges business actors to notify the merger within maximum of 30 (thirty) days after been effective in juridical manner or exactly after approved by the Minister of Law and Human Rights. The authority possessed by KPPU pursuant to Article 47 is to impose administrative sanctions in the form of merger revocation of limited liability company. KPPU will conduct assessment on notification of merger of limited liability company and if there is violation to Anti-trust Law, KPPU according to its authority in Article 47 Anti-monopoly Law that can set administrative sanction in the form of merger revocation of limited liability company. This resulted in legal uncertainty for the limited liability company of the merger, especially concerning the legal status of the limited liability company which was revoked by KPPU decision, whereas the merger action was previously legally validated on the basis of the approval of the Minister of Law and Human Rights. This mandatory post-merger notification system adopted by Indonesia is ineffective because it may result in the legal status of a limited liability company which merges itself must be restored, but further guidance on the procedure of cancellation of merger of limited liability company by KPPU has not existed until now So that it is detrimental to the limited liability company that merges and becomes a legal uncertainty and void.  Keyword: Notification, Merger, Revocation, Business Competition Supervisory Commision.]]>
