<![CDATA[Arfiani Nur Khotimah, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.Si., Ardi Ferdian,SH.,MKn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : nii_arfia@yahoo.com  Abstrak Penelitian ini membahas mengenai urgensi dari pembentukan Majelis Kode Etik Guru yang memberikan perlindungan hukum bagi profesi guru serta batasan sanksi fisik yang diperbolehkan dalam pendidikan agar tidak terkualifikasi tindak pidana penganiayaan. Hal ini dilatar belakangi karena terdapat banyak kasus guru yang dilaporkan ke polisi karena telah memberikan sanksi fisik kepada peserta didiknya, sehingga diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap peserta didik tersebut. Dari hal tersebut kemudian diperlukan bentuk perlindungan hukum yang konkrit bagi guru serta batasan yang jelas dalam pemberian sanksi fisik bagi peserta didik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Kode Etik perlu dibentuk demi terciptanya perlindungan hukum bagi profesi guru serta untuk menghindari penggunaan sanksi pidana dalam penyelesaian perkara dugaan tindak pidana penganiayaan oleh guru ini, selain itu pemberian sanksi fisik oleh guru kepada peserta didiknya dibatasi dengan adanya beberapa peraturan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pedoman Kerja antara POLRI dan PGRI, Nomor: B/53/XII/2012 Nomor: 1003/UM/PB/XX/2012 tentang Mekanisme Penganganan Perkara dan Pengamanan Terhadap Profesi Guru, dan kode etik profesi guru itu sendiri.  Kata Kunci: Majelis Kode Etik Guru, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Penganiayaan.    THE URGENCY OF TEACHER’S CODE OF ETHIC WHICH PROVIDES LEGAL PROTECTION TO TEACHERS WHO ARE SUSPECTED OF ABUSING THE STUDENTS PHYSICALLY Arfiani Nur Khotimah, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.Si., Ardi Ferdian,SH.,MKn. Faculty of Law Brawijaya University Email : nii_arfia@yahoo.com Abstract This research discussed the urgency of the establishment of Teacher’s Code of Ethil Board which provides legal protection to teachers as well as sets the limitation on what physical sanction is allowed in education in order not to be qualified into a criminal act of persecution. This issue was brought up as many teachers have been reported for committing physical abuse to the students. Therefore, a more concrete legal protection for teachers and the boundary as to what extend physical sanction is allowed is needed. The result of the study show that Code of Ethic Board needs to established in order to provide legal protection for teachers and to avoid sanctions in settling the case of alleged physical abuse to students by teachers. Besides, sanction given by teachers to student is regulated under several regulations such as Regulation of Minister of Education and Culture Number 82 year 2015 on Prevention and Allevation of Abuse in Educational Area, Work Guildeline between Police Force of the Republic of Indonesia. And the Teacher Union of the Republic of Indonesia Number B/53/XII/2012 on the mechanism of case settlement and protection of teacher, and the teacher’s code of ethic. Keywords : Teacher’s Code of Ethical Board, Legal Protection, Physical Abuse]]>
